0%
logo header
Jumat, 04 September 2026 19:18

Wabup Barru Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Belanja Daerah Naik Jadi Rp855,35 Miliar

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Ket: Wali Bupati Barru, Abustan A.Bintang
Ket: Wali Bupati Barru, Abustan A.Bintang

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BARRU – Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Jumat (4/9/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Barru. Agenda tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan kebijakan pembangunan dan penganggaran antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam penyampaiannya, Abustan mengatakan perubahan KUA-PPAS menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Penyusunannya memperhatikan RPJMD, Perubahan RKPD, serta arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Baca Juga : Wakil Bupati Barru Hadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional, PN Barru Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memperhatikan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pelayanan publik.

“Forum ini menjadi ruang sinergi kebijakan antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang dirumuskan dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah di seluruh wilayah Kabupaten Barru, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal saat ini,” ujarnya.

Abustan juga menekankan penerapan pendekatan money follows program. Artinya, setiap alokasi anggaran harus mendukung program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga : Wabup Barru Lepas Kontingen ALTI Ikuti Eksebisi Lari Trail Porprov Sulsel

Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp766,39 miliar menjadi Rp804,37 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp132,95 miliar menjadi Rp133,90 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer sebelum perubahan tercatat sebesar Rp633,44 miliar.

Dari sisi belanja, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari Rp757,84 miliar menjadi Rp855,35 miliar.

Baca Juga : Pemkab Barru dan DJPb Sulsel Hadirkan Layanan Perbendaharaan di MPP

Rinciannya, belanja operasi meningkat dari Rp635,50 miliar menjadi Rp692,36 miliar. Belanja modal naik dari Rp36,94 miliar menjadi Rp74,13 miliar. Belanja tidak terduga turun dari Rp4,24 miliar menjadi Rp3,55 miliar. Sementara belanja transfer meningkat dari Rp81,14 miliar menjadi Rp85,29 miliar.

Kebijakan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wajib pemerintah daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Prioritas tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penguatan penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, belanja pegawai, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan legislatif.

Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah yang semula nol diproyeksikan menjadi Rp59,53 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp8,55 miliar. Penerimaan tersebut turut memperhitungkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Abustan mengakui keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas. Sejumlah program yang belum dapat dibiayai pada tahun ini akan menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya.

“Jika ada program yang belum dapat dibiayai sesuai dengan anggaran yang diperlukan, tentunya pada tahun anggaran berikutnya akan tetap menjadi perhatian,” jelasnya.

Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah

Ia juga mengapresiasi berbagai masukan DPRD dalam proses pembahasan rancangan perubahan anggaran. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Barru berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 berjalan konstruktif, efektif, dan tepat waktu.

“Harapan kami, momentum ini dapat dijadikan langkah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” katanya.

Baca Juga : Pemkab Barru dan KKDB Teken MoU Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah

Abustan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga agar kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Barru.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, staf ahli dan asisten Setda Barru, pimpinan OPD, Direktur RSUD Lapatarai, serta para camat, lurah, dan kepala desa.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646