REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (8/5/2025).
Fatmawati menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi.
“Stunting bukan hanya soal tumbuh kembang fisik anak, tapi berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama, secara lintas sektor,” ujarnya.
Baca Juga : Pangkas Pohon dan Relokasi PKL, Ciptakan Tatanan Kota Sungguminasa Lebih Indah
Ia menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani stunting, mengingat masih banyak daerah yang belum memahami sektor utama (leading sector) dalam upaya percepatan penurunan stunting serta peran TPPS.
“Bukan hanya Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan yang terlibat, tetapi ada setidaknya 14 dinas dan lembaga, termasuk BKKBN, BPOM, dan Kemenag, yang harus berkolaborasi,” jelasnya.
Fatmawati juga mengapresiasi peran aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam mendukung penanganan stunting. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Sulsel memberikan bantuan kepada 10 daerah dengan angka stunting tertinggi pada peringatan Hari Kartini pekan lalu.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel dan Enam Pemda Sepakat Bangun Ekosistem Hukum Berkualitas
Dalam kesempatan itu, Fatmawati menyinggung keberhasilan Kabupaten Takalar yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Ia berharap strategi yang diterapkan Takalar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Yang terpenting adalah tidak berhenti di angka. Saya ingin, bila survei selanjutnya keluar, angka stunting di Sulsel sudah satu digit. Saya yakin dan percaya, selama semangat itu ada, kita bisa wujudkan penurunan stunting yang nyata,” tegasnya.
Berdasarkan Data SSGI 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4 persen, sedangkan 2022 berada diangka 27,2 persen. Terbaru, SSGI 2024 turun signifikan dari 27,4 persen menjadi 23,3 persen.
Baca Juga : Dukung Keberagaman dan Perkuat Nilai Toleransi, Ketua DPRD Sulsel Hadiri Peringatan Hari Raya Waisak
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis antar daerah dalam percepatan penurunan stunting.
Dalam rapat koordinasi, Fatmawati selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap aksi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.
Dalam rapat koordinasi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap aksi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga : Hadiri Hari Raya Waisak, Munafri Sebut Momentum Perkuat Keberagaman di Kota Makassar
Evaluasi diawali dengan pemaparan dari sejumlah kabupaten yang masih memiliki angka prevalensi stunting tergolong tinggi, seperti Jeneponto, Enrekang, Takalar, Maros, dan Tana Toraja. Masing-masing daerah menyampaikan identifikasi masalah yang dihadapi, termasuk tantangan dalam implementasi program percepatan penurunan stunting.
Selain itu, beberapa kabupaten dengan prevalensi stunting rendah, seperti Barru, Bone, dan Selayar, turut memaparkan praktik baik yang telah diterapkan, sehingga dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam upaya penurunan angka stunting.
Wakil Gubernur mendorong agar kabupaten/kota dengan angka stunting dua digit segera melakukan strategi optimal agar bisa mencapai satu digit.
Baca Juga : Hadiri Hari Raya Waisak, Munafri Sebut Momentum Perkuat Keberagaman di Kota Makassar
Rapat dihadiri oleh sejumlah Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Ketua TPPS kabupaten/kota, Dinas P3A Dalduk KB Sulsel, serta perwakilan dari BKKBN, BPOM, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan sejumlah perangkat daerah terkait lainnya. (*)
