0%
logo header
Sabtu, 24 September 2022 15:38

Wakil Ketua DPRD Kaltim Pertanyakan Dukungan Pemerintah Kepada Petani

Arnas Amdas
Editor : Arnas Amdas
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, saat berkunjung ke kawasan persawahan di Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. (Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, saat berkunjung ke kawasan persawahan di Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun menilai bahwa Pemerintah belum serius memberikan dukungan kepada para petani di Kaltim.

Hal itu diungkapkannya lantaran banyak sekali lahan-lahan pertanian yang justru malah beralih fungsi menjadi lahan tambang.

“Saya tidak melihat keseriusan pemerintah mendukung petani kita. Lihat saja masalah agraria dan lahan. Banyak sekali lahan tani dialihfungsikan menjadi lahan tambang. Lalu dimana keberpihakan pemerintah terhadap petani kita,” ucap Samsun, Sabtu (24/09/2022).

Baca Juga : Empat Siswa SLB Kukar Melenggang ke O2SN Nasional

Tak hanya itu, Legistalor yang terpilih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini  juga melihat dari anggaran Pemerintah yang terbilang besar, namun sangat minim dianggarkan untuk pengembangan pertanian.

“Kalau kita lihat dari dukungan APBD yang diberikan pemerintah untuk pengembangan pertanian, ini sangat minim sekali,” ungkapnya.

Dari angka Rp 15 triliun anggaran yang digelontorkan, Dinas Pertanian atau OPD terkait hanya menerima Rp 65 miliar saja.

Baca Juga : Bupati Kukar Buka MTQ Antar OPD, ASN Jadi Pelopor Gerakan Mengaji

“Jauh sekali, padahal saya lihat banyak program yang harus dilakukan untuk mengembangkan pertanian di Kaltim,” jelasnya.

Hal itu ia nilai tidak ada keseriusan Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada para petani di Kaltim.

“Swasembada kita sekarang hampir tidak ada. Bahkan, daging, beras maupun pangan lainnya masih harus didatangkan dari daerah lain. Ini mestinya menjadi peringatan untuk pemerintah agar mengembangkan produksi pertanian kita. Dengan adanya IKN, Kaltim harus lebih mandiri,” paparnya.

Baca Juga : Kukar Jadi Tujuan Kunjungan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Dua

“Belum ada IKN saja, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan 3,7 juta penduduk Kaltim. Apalagi nanti akan ada 200 ribu hingga 1 juta penduduk baru yang masuk ke Kaltim. Siapa lagi yang akan memenuhi itu,” sambungnya.

Maka dari itu, pemerintah harus bisa mencari solusi dan mengambil potensi besar yang dapat mengembangkan produksi pangan Kaltim.

“Petani kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan dukungan seriusnya dengan memberikan anggaran yang dialokasikan buat pengembangan pertanian Kaltim,” pungkasnya. (adv)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646