REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Anggaran dewan yang dikelola sekretariat DPRD Provinsi Sulawedi Selatan dipangkas sedikitnya Rp 40 Miliar lebih untuk penanganan Covid-19 atau Virus Corona di Sulsel.
Anggaran yang dipangkas Rp13 miliar diantaranya berasal dari anggaran untuk perjalanan dinas luar dan dalam daerah termasuk anggaran makan minum.
“Ini untuk memenuhi harapan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Mendagri dan Menteri Keuangan,” ujar Wakil ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe, di Ruang kerjanya, Kamis (30/04/2020).
Baca Juga : Bertransformasi, Indosat HiFi Siap Tawarkan Internet Rumah Berkualitas dan Andal
Munurut Ulla, sapaan akrab Ni’matullah Erbe, dewan baru saja menggelar rapat anggaran bersama TAPD menyusun plafon anggaran untuk Rp250 miliar dalam waktu dua bulan, jika berlanjut akan ditambah anggaran sebesar Rp250 miliar.
“Dewan juga sudah meminta Pemprov untuk menyusun dan menyerahkan proposal supaya kita bisa dapat angka Rp500 miliar” jelasnya.
Ulla menjelaskan bila telah dilakukan
Baca Juga : Indosat Dorong Inovasi Sampah Plastik Jadi Pulsa Untuk Objek Penelitian Kampus
rasionalisasi pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
Belanja tidak langsung berasal dari belanja pegawai, hibah dan bantuan keuangan.
“Belanja pegawai yang dipangkas sebesar 50,13 persen serta belanja barang sebesar 50,21 persen. Adapun belanja modal sebesar 43,92 persen,” jelas Ketua Partai Demokrat Sulsel ini.
Baca Juga : Cegah Stunting, Ratusan Anak di Gowa Diajak Gemar Makan Telur
Ditambahkan soal pencairan anggaran Rp500 miliar, tahap pertama sebesar Rp10 miliar sudah terealisasi, tahap kedua sebesar Rp117,6 miliar sementara yang terealisasi Rp93 miliar atau 79 persen. Untuk tahap ketiga sebesar Rp372.400.000 juga belum terealisasi.
Ulla menambahkan bila kebutuhan anggaran diprioritaskan pada tiga hal yakni Pertama, untuk penangan kebutuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebesar Rp291,745 miliar sudah cair sebahagian. Kedua, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp24,8 miliar juga sudah cair sebahagian.
Ketiga, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp183 miliar lebih belum cair.
Baca Juga : Target Retribusi Pelayanan Kesehatan di Gowa Naik, Realisasi Capai 60,14 Persen
“Untuk jaring pengaman sosial anggarannya tak banyak karena pemprov Sulsel hanya sebagai
supporting atau stimulus saja, tapi yang utama dari Pemkot dan Pemkab,” pungkas Ulla. (Firmansyah)
