0%
logo header
Jumat, 15 Maret 2019 19:40

Biaya Wisuda Bikin ‘Melongo’, Mahasiswa UKI Paulus Makassar Mengadu ke Ombudsman

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. (FOTO : Internet).
Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. (FOTO : Internet).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Kota Makassar mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk melaporkan kejanggalan biaya wisuda kampusnya.

Perlu diketahui, Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini BUMN, BUMD, BHMN, serta BUMS atau perseorangan.

Ombudsman hanya mengawasi pihak-pihak yang menggunakan APBN/ APBD, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk swasta/ perorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Baca Juga : Beredar Pamflet KLB PC PMII Baubau, Ketua Komsat PMII UMB: Itu Mengada-ngada

Dalam pelaksaann tugasnya, Ombudsman berperan sebagai pelindung masyarakat terhadap tindak pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, keputusan tidak adil, dan mal administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Atas dasar tersebut, Mahasiswa UKI Paulus, Eugenius yang merupakan pelapor ke ombudsman menjelaskan, pendidikan merupakan salah satu bagian yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia dan telah dijamin konstitusinya.

Eugenius menambahkan, pada kenyataanya keadilan dalam institusi pendidikan belum sepenuhnya terjadi khususnya di UKI Paulus Makassar.

Baca Juga : Aklamasi, Andi Hendra Hidayat Ketua IKA SMA 6 Makassar Periode 2022-2026

“Laporan kami telah kami masukkan pada Rabu, 13 Maret 2019 ke Ombudsman RI Perwakilan Sulsel. Apa yang dilaporkan ditanggapi dengan baik oleh pihak Ombudsman RI Sulsel. Laporan kami akan segera diproses sesuai aturan yang berlaku, jadi kami sisa menunggu hasil dari pemeriksaan Ombudsman,” kata Euginius, Jumat (15/03/2019).

Menurutnya, sikap yang dilakukan mahasiswa ini sebagai bentuk kekecewaan mereka, karena biaya wisuda kampus di UKI Paulus tidak pernah berpihak ke mahasiswa, ditambah biaya wisuda kali ini lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya.

Sebelum melapor ke ombudsman, mahasiswa tersebut telah melakukan jalur audience namun hasilnya sama sekali tidak memuaskan. Olehnya itu ke empat mahasiswa yakni Lexy, Eugenius, Aprianto, dan Jordan melapor ke ombudsman.

Baca Juga : Yakin Golkar Solid, TP Optimis Airlangga Terpilih di Pilpres 2024

“Kami sudah tempuh jalur audience namun hasilnya yang kami dapatkan tidak pernah sesuai dengan harapan kami, sehingga kami melapor ke ombudsman. Sebenarnya cukup banyak keberatan dengan biaya wisuda. Sesuai hasil dari kuisioner online yang kami buat, dari sebanyak 434 orang responden, ada 421 orang yang merasa keberatan dan 13 orang yang merasa tidak keberatan” jelas Eugenius.

Sementara itu, Lexy yang juga merupakan pihak pelapor mengharapkan birokrasi mempertimbangkan ulang kebijakan terkait biaya wisuda yang memberatkan bagi mahasiswa. Selain itu diharapkan Ombudsman sesegera mungkin turun ke lokasi agar mahasiswa dapat kebijaksanaan dari pihak kampus.

“Biaya wisuda kali ini betul-betul mengagetkan kami. Di mana biaya wisuda ditahun ini lebih tinggi dibandingkan wisuda sebelumnya yang menggunakan Balai Jenderal M Jusuf. Sementara wisuda kali ini menggunakan fasilitas kampus jadi seharusnya biaya wisuda tidak terlalu tinggi,” pungkas Lexy.

Baca Juga : Di HUT MKGR, Airlangga Sebut Golkar Sulsel Jadi Contoh Indonesia Timur

(Syaiful)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998