REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Upaya memperkuat tata kelola aset dan percepatan pembangunan daerah menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Ruang di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026). Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari hadir dan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pertanahan.
Rakor yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini dibuka Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dengan tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan”.
Gubernur menyoroti masih banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menegaskan penertiban aset menjadi langkah awal untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif.
Baca Juga : Pemkab Barru Percepat Tanam Opla, Bupati Tegaskan Pertanian Jadi Pilar Ekonomi
“Aset negara harus dikelola sesuai peruntukannya. Jika tidak, justru menjadi potensi masalah yang menghambat pembangunan,” ujarnya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyu Setiawan menyampaikan sektor pertanahan masih rawan praktik korupsi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
“Pelayanan pertanahan harus transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” katanya.
Baca Juga : Bupati Barru Buka Seminar FPPI, Tekankan Peran Perempuan pada Tumbuh Kembang Anak
Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng menilai Sulawesi Selatan menjadi lokasi percontohan karena adanya komitmen pemerintah daerah. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor akan mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan.
Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Dedi Noor Cahyanto menegaskan pentingnya sertifikasi untuk mengamankan aset daerah secara fisik, hukum, dan administrasi.
Dalam forum tersebut, Bupati Barru mengangkat sejumlah isu di daerahnya. Ia menyoroti kebutuhan lahan untuk mendukung program nasional, termasuk pengembangan kampung nelayan dan Gerai Koperasi Merah Putih.
Baca Juga : Wabup Barru Hadiri Pesta Panen Adat Paenge, Dorong Pelestarian Budaya dan Wisata
Kabupaten Barru yang memiliki garis pantai sekitar 78 kilometer dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan, namun masih menghadapi kendala penyediaan lahan.
“Kami berharap ada perhatian terkait penyediaan lahan untuk kampung nelayan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aset milik Pemerintah Provinsi di Barru yang belum dimanfaatkan, seperti Pelabuhan Polejiwa.
Baca Juga : Wabup Barru Pimpin Upacara Otda, Tekankan Sinergi dan Pelayanan Publik
“Kami berharap aset seperti Pelabuhan Polejiwa dapat difungsikan kembali untuk mendukung perputaran ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia mengangkat persoalan legalitas aset keagamaan, khususnya masjid. Menurutnya, sertifikasi atas nama pemerintah daerah penting untuk menghindari potensi konflik.
“Jika disertifikatkan atas nama pemerintah daerah, maka akan lebih aman dan menghindari klaim dari pihak tertentu,” ujarnya.
Baca Juga : Wabup Barru Pimpin Upacara Otda, Tekankan Sinergi dan Pelayanan Publik
Rakor ini juga memperkuat peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat mendorong sistem administrasi yang lebih transparan dan terintegrasi.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Barru didampingi Kepala BKAD Abubakar, Inspektur Daerah Abdul Rahim, serta Kepala Bapenda Barru A. Hilmanida.
