DEIT Dukung Deklarasi Pendirian Badan Percepatan Pembangunan KTI

  • Bagikan
Suasana deklarasi BP2-KTI yang digelar di Auditorium Prof Ahmad Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis (21/10/2021). Foto: Istimewa

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) mendukung deklarasi pendirian Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2-KTI). Penegasan tersebut disampaikan saat deklarasi yang digelar di Auditorium Prof Ahmad Amiruddin, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (21/10/2021) kemarin.

Ketua Umum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding menjelaskan bahwa pembentukan BP2-KTI ini penting dilakukan sebab rencana pemindahan ibukota Jakarta ke Pulau Kalimantan masih simpang siur.

“Masih banyak yang tidak setuju pemindahan ibukota. Masih banyak yang belum rela. Kalau masyarakat di Indonesia timur jelas menyambut baik rencana ini. Karena perhatian 12 provinsi di Indonesia timur dekat dengan pusat pemerintahan,” kata Annar Sampetoding.

Perhatian Presiden Jokowi terhadap Indonesia timur, katanya, cukup besar. Makanya, program percepatan kawasan timur yang digagas oleh dua tokoh Indonesia timur, yakni Fadel Muhammad dan Rektor Unhas Prof Dwia Aries Pulubuhu beserta jajarannya harus mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Ekonomi Indonesia Timur.

Annar yang juga Ketua Yayasan Tomanurung atau pemimpin raja-raja di Sulawesi Selatan itu berharap angka kemiskinan di sembilan provinsi di Indonesia timur bisa teratasi melalui akselerasi program percepatan pembangunan Indonesia timur ini.

Pemilik Sulwood Group ini mengaku siap menggerakkan ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas permodalan dan akses jaringan internasional bagi pelaku usaha lokal di Indonesia timur.

“Pengusaha di Indonesia timur harus solid dan kompetitif agar bisa bersaing dan tidak jadi penonton di negeri sendiri. Kita harus bangkit dan bisa keluar dari krisis selama pandemi ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BP2-KTI Fadel Muhammad mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keterlibatan Unhas dalam mendukung pengembangan Kawasan Indonesia Timur (KTI) ini.

Menurut Fadel, KTI perlu digagas bersama dalam upaya mendukung perpindahan ibukota negara. Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan semangat dan kolaborasi yang menjadi kekuatan bersama.

“Sebelumnya kami telah bertemu bapak Presiden dan mendiskusikan urusan kenegaraan, termasuk perpindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan keinginan memindahkan ibukota adalah mutlak,” jelas Fadel.

“Namun rencana ini belum mendapatkan sambutan baik di Kawasan Timur Indonesia. Padahal, harusnya ini disambut melalui persiapan yang matang. Oleh karena itu, mari kita bergerak bersama, memberikan dukungan dan memulai membangun Kawasan Timur Indonesia dari Unhas,” tambahnya.

Berdasarkan data angka kemiskinan diantara 17 provinsi di KTI terdapat 9 provinsi di mana angka kemiskinan lebih tinggi daripada angka rata-rata secara nasional. Terdapat 4 provinsi yang memiliki angka ketimpangan pendapatan di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan energi listrik masih kurang memadai. Tingginya disparitas pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya, sebagai akibat pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien dan  efektif membawa KTI pada posisi yang kurang menguntungkan.

Pada saat yang sama, pengelolaan keuangan daerah yang hanya mengejar serapan anggaran yang tinggi tanpa mempertimbangan perencanaan pembangunan yang berifat menyeluruh, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan yang tidak efisien, boleh jadi sebagai akibat dari konsep perencanaan yang tidak berbasis Government Entrepreneurship. (*)

  • Bagikan