0%
logo header
Selasa, 25 Januari 2022 18:00

Diduga Lakukan Mark up, GMPK Sultra Bakal Adukan Kadis Kesehatan & Direktur BLUD Konawe di Kejagung dan KPK

Falihin
Editor : Falihin
Muhammad Gilang Ramadan
Muhammad Gilang Ramadan

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Peduli Korupsi Sulawesi Tenggara (GMPK Sultra) mendesak Kejagung RI dan KPK RI sebagai aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti terkait dugaan mark up yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan & Direktur BLUD RS Konawe, dalam kegiatan pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 TA 2020.

Jendlap GMPK Sultra Muhammad Gilang Ramadan mengatakan, dugaan mark up penanganan Covid-19 tersebut yakni pengadaan barang dan jasa yang tidak bisa diyakini kewajaranya.

“Seperti, Dinas Kesehatan Dana kontigensi penanganan covid 19 No Sp2d. 11186/sp2d/4.04.05/2020, BLUD Dana Kontigensi penanganan covid 19 No SP2D.08945/SP2D/4.04.5/2020, dan dana kontigensi penanganan covid 19 tahap II No SP2D_11184/SP2D/4.04.4.05/2020,” ungkap Gilang Ramadan melalui keterangan persnya yang diterima Republiknews.co.id, Selasa (25/01/2022).

Baca Juga : Kadis Pendidikan Buteng Ajak Semua Pihak Tingkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Ia akan mengawal dugaan korupsi tersebut sampai ke ranah hukum.

“Dari temuan tersebut kami menduga adanya kongkalikong, abuse of power atau penyalahgunaan wewenang jabatan demi memuluskan kejahatan melawan hukum atau korupsi. Maka dari itu kami  pastikan akan mengawal sampai ke ranah hukum guna membantu APH (Aparat Penegak Hukum) menegakkan supremasi hukum di Sultra ini,” tegasnya.

“Jelas dalam UU no 31 tahun 1999 pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain,atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (tahun) dan paling lama 20 tahun. Pasal 3 uu no 31 thn 1999,” jelasnya.

Baca Juga : Hadiri Penamatan TK Sekecamatan Mawasangka, Ini Pesan Ketua TP-PKK Buteng

Ia juga menegaskan, Kejagung RI dan KPK RI memiliki tanggungjawab dalam melakukan penindakan dan pencegahan tindak pindana korupsi atau mark up.

“APH wajib melakukan investigasi terhadap persoalan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas pengawasan dan akuntabilitas. Akan terlihat aneh jika APH harus menunggu laporan,” pungkasnya.

Ia juga meminta agar Kejagung RI dan KPK RI dapat menjadi fasilitator dalam persoalan tersebut.

Baca Juga : Jadi Tersangka Korupsi, Mardani H Maming Dicekal ke Luar Negeri

“Sehingga ke depannya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dalam penangan Covid-19 yang mengakibatkan kerugian negara dapat diminimalisir serta para terduga korupsi mendapatkan efek jera,” tandasnya.

“Sejatinya prinsip equality before the law bahwa Hukum harus dapat diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda, jangan buat kami berasusmsi bahwa telah terjadi dekadensi atau kemunduran dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia,” tutup Gilang Ramadan. (*)

Penulis : Aziz T
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646