REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTIM – Guna mendukung program Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) di Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) akan memperbanyak kader Posyandu di setiap RT.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Bahrani Hasanal, mengatakan, saat ini, Posyandu di setiap RT tidak lagi dipisah misalnya, Posyandu lansia sendiri, Posyandu balita sendiri, dan lainnya.
“Akan tetapi Posyandu menangani semuanya mulai ibu hamil hingga lansia, hal itu ada korelasi tersendiri dengan program PWS yang digaungkan oleh Kemenkes-RI,” kata Bahrani Hasanal, Minggu (03/11/2024).
Baca Juga : Posyandu Nusa Indah 6, Langkah Strategis Maluhu Perluas Layanan Kesehatan Balita
Olehnya, kata Bahrani, ada program PWS yakni melakukan pemantauan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan anak balita serta keluarga berencana di tingkat paling bawah atau Posyandu.
“Akan tetapi, dari 141 desa maupun kelurahan yang ada di Kutai Timur, jumlah Posyandu yang aktif hanya 300an unit saja, padahal kebutuhannya minimal setiap RT ada 1 unit Posyandu,” katanya.
Tak hanya itu, lanjut Bahrani, upah bagi kader Posyandu di Kutai Timur masih sangat minim dan tidak merata alias berbeda-beda, bahkan ada yang hanya diupah Rp200 ribu saja.
Baca Juga : Revitalisasi Posyandu di Sebulu Ilir Bangkitkan Semangat Kader dan Tingkatkan Layanan
Oleh sebab itu, ungkap Bahrani, Dinas Kesehatan Kutai Timur saat ini tengah membentuk Posyandu di setiap RT dengan kader minimal 2 orang dan ada tenaga kesehatannya.
“Minimal mereka para kader upahnya Rp500 ribu lah, nanti diseragamkan, selain itu minimal kita buat yang tenaga kesehatannya berupah UMK, jadi kita juga membuka peluang tenaga kerja juga,” terangnya.
Bahrani berharap, dengan adanya kesejahteraan yang ditetapkan itu, Dinas Kesehatan Kutai Timur dapat berpartisipasi membuka peluang lapangan pekerjaan untuk menjemput bonus demografi di tahun 2045 mendatang.
Baca Juga : Posyandu Kukar Jadi Pilar Strategis Hadapi Stunting di Tengah Efisiensi Anggaran
“Jangan sampai kita justru mendapat bencana demografi karena tidak ada lapangan pekerjaan, padahal informasinya bonus demografi itu yang usia produktif berjumlah 2 kali lipat,” tandasnya. (*/)
