0%
logo header
Sabtu, 25 November 2023 11:08

DPRD Kutim Usulkan Perda Penanganan HIV/AIDS

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (Istimewa)
Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kutai Timur (Kutim), DPRD Kutim mengusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang penanganan penyakit HIV/AIDS.

Perda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan, Perda ini akan berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan sebaran HIV/AIDS, termasuk menekan perilaku seksual menyimpang dan tidak sehat.

Baca Juga : PT BMA Diduga Tanam Sawit di Luar HGU, DPRD Kutim Rencanakan Panggil Semua Pihak Terkait

“Perda ini penting untuk dibuat karena HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani dengan serius, maka akan mengancam keselamatan masyarakat,” kata Joni.

Menurut Joni, jumlah penderita HIV/AIDS di Kutim terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat ada 1.200 penderita HIV/AIDS di Kutim. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1.000 penderita.

“Peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah yang serius untuk menanggulanginya,” ujar Joni.

Baca Juga : Agusriansyah Apresiasi Pemkab Kutim Lakukan Peningkatan Jalan Desa di Kecamatan Sandaran

Perda tentang penanganan penyakit HIV/AIDS ini akan mengatur berbagai hal terkait upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Beberapa hal yang diatur dalam perda tersebut antara lain:

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS
Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan untuk penderita HIV/AIDS
Peningkatan dukungan sosial dan ekonomi bagi penderita HIV/AIDS
Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran HIV/AIDS

Joni berharap, Perda tentang penanganan penyakit HIV/AIDS ini dapat segera disahkan oleh DPRD Kutim dan pemerintah daerah. Dengan adanya perda ini, maka upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kutim dapat lebih terarah dan efektif. (ADV)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646