0%
logo header
Senin, 13 November 2023 12:58

Faizal Rachman sebut Kutim Masih Bergantung DBH, Kemandirian Fiskal Belum Tercapai

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. (Istimewa)
Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Kabupaten Kutai Timur, yang baru saja merayakan hari jadinya ke-24 tahun pada 12 Oktober 2023lalu, disambut dengan sukacita oleh para pemangku kebijakan. Meski merayakan momen penting ini, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, mengungkapkan keprihatinannya tentang kemandirian fiskal daerah ini.

Meskipun Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat kemajuan ekonominya. Faizal Rachman mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pendapatan utama. 

Dalam pernyataannya, Faizal Rachman menyampaikan bahwa sekitar 90% pendapatan daerah berasal dari DBH, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai sekitar 200 hingga 280 miliar rupiah. 

Baca Juga : Ketua DPRD Joni Desak Pemkab Kutim Segera Atasi Permasalahan Blank Spot

“Ini menunjukkan bahwa Kutai Timur masih jauh dari mencapai kemandirian fiskal yang diharapkan,” ucapnya.

Meskipun Kabupaten Kutai Timur telah berusia 24 tahun, tantangan kemandirian fiskal harus segera diatasi. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat adalah masalah yang perlu diperbaiki agar daerah ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai wakil rakyat di Kutai Timur, Faisal Rachman bertekad untuk terus mengawal upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Ia akan terus mendesak dan memberi masukan kepada Pemda terkait langkah-langkah strategis guna menggali potensi lokal. Misalnya optimasi sektor pariwisata, pertanian, dan kelautan yang sangat potensial.

Baca Juga : Joni sebut Infrastruktur Pendidikan di Kutim Wilayah Kota Sudah Terpenuhi: Tinggal di Pelosok Lagi

Dengan berkurangnya ketergantungan pada DBH dan meningkatnya PAD, diyakini bahwa pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan optimal. Hal ini tentu akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat luas. Semua pihak harus bersinergi mewujudkan kemandirian fiskal agar Kutai Timur semakin maju dan sejahtera. (ADV)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646