REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik terkait Prosedur pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS, di Hotel Ramayana Jl. Bawakaraeng, Jumat (13/07/2018).
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir mengatakan pelayanan BPJS sering menjadi kendala di lingkungan masyarakat.
“Saya hampir 4 tahun di DPR begitu banyak persoalan yang dihadapi di masyarakat kita tentang pelayanan BPJS,” tutur Legislator fraksi Demokrat ini.
Baca Juga : Bupati Gowa: Penanganan Stunting dan Miskin Ekstrem Harus Fokus dan Terukur
Ada beberapa persoalan yang paling sering terjadi, kata dia, terlihat diberbagai tempat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan juga puskesmas.
“Salah satunya adalah kalau kita sudah di rumah sakit tapi dirujuk kesana alasannya penuh kamar disini. Sementara untuk pasien umum, kamar tersedia,” katanya.
Persoalan kedua, mengenai obat-obatan, dinilai adanya perbedaan antara masyarakat KIS kelas 3 yang ditanggung oleh pemerintah dan KIS yang ditanggung secara pribadi.
Baca Juga : 448 JCH Ikut Manasik Haji, Darmawangsyah: Persiapkan Diri dan Kesehatan
“Kalau sudah ada resepnya kadang-kadang alasannya obatnya habis. Jadi harus cari obat diluar. Padahal untuk KIS mandiri adaji,” tambah dia.
Persoalan ketiga, antrian pemeriksaan.
“Kasian masyarakat kita kalau terlalu lama mengantri. Lama2 juga kalau pasien kita mengantri lama yang ada penyakitnya tambah parah. Ini mungkin perlu perhatian khusus dari pihak BPJS, Dinas Kesehatan juga Dinas Sosial,” ucapnya.
Baca Juga : KKSS Bangun Sekolah Unggulan, Bupati Gowa: Kualitas Pendidikan Makin Optimal
Melihat berbagai persoalan pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS tersebut, Basdir berharap agar pemerintah segera mengambil langkah dalam persoalan itu.
“Untuk pemerintah, inikan semua dianggarkan. Untuk masyarakat KIS yang kelas 3, perbanyak dong ruangan untuk pelayanan. Dan juga untuk Puskesmas, perbanyak loket. Kasian kan kalau mengantri lama-lama masyarakat yang sakit bukannya diobati cepat tapi tambah sakit,” harapnya.
