0%
logo header
Jumat, 08 Desember 2023 13:48

Hindari Pemborosan, Son Hatta Minta APBD Kutim Dioptimalkan

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Anggota DPRD Kutai Timur, Mochammad Son Hatta. (Istimewa)
Anggota DPRD Kutai Timur, Mochammad Son Hatta. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas keberhasilannya mencapai penambahan pendapatan daerah. Hal ini disampaikan juru bicara FPPP, M Son Hatta saat menyampaikan Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi pada rapat paripurna DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).

“Kami berpesan hendaknya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Terutama dalam mewujudkan tema pembangunan tahun 2024 yaitu “Penguatan Struktur Ekonomi guna Mendukung Perekonomian Daerah”,” ujar Son Hatta.

Son Hatta mengatakan, untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting agar SDM mampu mengelola segala potensi sumber daya alam yang dimiliki saat ini.

Baca Juga : PT BMA Diduga Tanam Sawit di Luar HGU, DPRD Kutim Rencanakan Panggil Semua Pihak Terkait

“Terutama bagi para pegawai di lingkup Pemerintahan Kabupaten yang akan mengelola, diharapkan memiliki kecakapan dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efektif, efisien, cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, FPPP juga meminta agar pemerintah menghindari pemborosan penggunaan anggaran. Salah satunya menghindari kegiatan yang bersifat seremonial, tidak menyentuh kepada sasaran prioritas program kegiatan atau pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Akibatnya tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa tidak tercapai,” ungkap Son Hatta.

Baca Juga : Agusriansyah Apresiasi Pemkab Kutim Lakukan Peningkatan Jalan Desa di Kecamatan Sandaran

Terakhir, FPPP juga meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus bekerja keras dalam memastikan dan mengawal anggaran, agar proyeksi pendapatan yang telah disusun tidak mengalami penurunan yang signifikan, termasuk dalam mengalokasikan anggaran di setiap Perangkat Daerah.

“Sehingga tidak muncul stigma atau anggapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu saja yang mendapatkan anggaran berlebih, sementara yang lain merasa dianaktirikan, dengan menerima anggaran belanja yang masih jauh dari kata cukup,” ujar Son Hatta. (ADV)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646