REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — International Centre for Research in Agroforestry atau World Agroforestry (ICRAF) Indonesia menyiapkan skema Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah (RPJPD) menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Satu Data Indonesia untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Ichsan Mustari mengatakan, dalam mengantisipasi terjadinya perubahan iklim di masa mendatang, pemerintah daerah mulai mempersiapkan rencana pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan bantuan pendampingan dari ICRAF. Apalagi hal ini dianggap menjadi perhatian utama agar kedepan pertumbuhan ekonomi, sosial dan keamanan dapat terwujud dengan tidak merusak lingkungan yang akan mengurangi resiko kerusakan lingkungan di masa mendatang.
“Isu perubahan iklim ini saya kira tidak lagi dengan banyak berdiskusi, tapi mulai bergerak mulai dari sekarang ini. Karena memang isu tersebut banyak merubah aktivitas masyarakat, baik secara ekonomi, sosial dan lainnya,” katanya di sela-sela Evalusai RPJPD Sulawesi Selatan di Tulip Ballroom, Four Points Hotel Makassar, Jalan Andi Djemma, Makassar, Rabu (22/02/2023).
Baca Juga : Gandeng Media, Bawaslu Sulsel Perkuat Kinerja Kehumasan Jelang Pilkada Serentak 2024
Lanjut Ichsan, perubahan iklim ini juga memberikan dampak pada perubahan infrastruktur yang ada, baik di kabupaten maupun di kota-kota besar. Seperti, pembangunan jembatan layang, perbelanjaan, dan infrastruktur lainnya, sehingga secara tidak langsung membuat kondisi sosial masyarakat ikut berubah.
“Dengan melihat kondisi ini pun pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi, dan adaptasi, walaupun dikatakan terlambat. Sehingga melalui pertemuan ini kita coba menyatukan persepsi bagaimana rencana kebijakan pembangunan di masa mendatang tidak memberikan dampak buruk bagi genarasi mendatang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya-upaya mitigasi dan adaptasi tersebut seperti, bagaimana mengurangi emisi karbo dengan mengurangi penggunaan berbahan fosil, dan mendorong energi baru yang terbarukan. Kemudian dalam mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau, kedepan pemerintah daerah juga lebih mengedepankan upaya peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan.
Baca Juga : Surya Paloh Imbau Kader NasDem Solid Menangkan Duet ASS-Fatma di Pilgub Sulsel 2024
“Ekonomi itu kan ujungnya kesejahteraan masyarakat, bagaimana mereka bisa mendapatkan kesejahteraan, tapi di lain sisi jangan sampai upaya kita mensejahterakan rakyat itu merusak lingkungan. Misalnya, sampai mengeksplorasi tambang, dan fosil, ini meningkatkan emisi. Pertumbuhan ekonomi naik, tapi emisi naik juga, makanya kita berharap ekonomi hijau ini yaitu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tapi adil kepada lingkungan,” tegasnya.
Ia menegaskan, hal penting lainnya yang perlu didorong pada isu perubahan iklim adalah keterlibatan masyarakat. Di mana bagaimana isu tersebut bisa diketahui luas oleh masyarakat.
” Tentu yang sangat penting bahwa isu perubahan iklim harus diketahui oleh masyarakat karena isu ini baru hanya diketahui pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat tidak. Mereka (masyarakat) tidak mengetahui aktivitasnya itu memberikan dampak dari perubahan iklim, nah langkah awal bagaimana menyadarkan kita semua itu menjadi penting,” tegasnya lagi.
Baca Juga : Lewat CSR Penanaman Mangrove di Berbagai Daerah, Yamaha Indonesia Upayakan Reduksi Emisi Karbon
Sementara, Kepala Kerjasama Pembangunan Internasional (Global Affairs Canada) Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Kevin Tokar menegaskan, perkembangan ekonomi berkepanjangan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan tentunya bukan menjadi solusi. Olehnya, Pemerintah Canada memberikan dukungan kepada ICRAF Indonesia yang mengagas program Lands4Lives bertajuk Lahan untuk Kehidupan, tujuannya untuk mewujudkan bentang lahan berkelanjutan dan penghidupan berketahanan, serta memperkuat peran aktif perempuan.
“Pada program ini Pemerintah Canada menyalurkan Rp189 miliar yang dijalankan di tiga provinsi di Indonesia . Salah satunya di Sulawesi Selatan,” sebutnya.
Kemudian, Direktur World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Sonya Dewi mengungkapkan, dalam proses pendampingan yang dilakukan ICRAF di Sulawesi Selatan yakni dengan bekerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan multi stakholder lainnya dengan menjalankan sejumlah program. Antara lain, membuat master plan dengan mengedepankan komitmen pertumbuhan ekonomi hijau. Dimana master plan ini diharapkan dapat masuk pada Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), termasuk dukungan anggaran menyentuh upaya tersebut. Kemudian bekerjasama dengan komunitas level desa untuk memperbaiki kapasitas masyarakat, termasuk petani untuk bisa menggunakan lahannya lebih optimal.
Baca Juga : Penguatan Produk Hukum Daerah, Bapemperda DPRD Sulsel Hadiri Rakornas di Kaltim
“Penggunaan lahan lebih optimal yakni tingkat produktivitasnya tinggi, tetapi tidak merusak lingkungan dan bagaimana mereka bisa mengakses pasar,” jelas Sonya.
Termasuk juga di tingkat komunitas, ICRAF juga mengambil peran dalam meningkat ketahanan pangan dan nutrisi melalui program pekarangan lestari. Dimana mengajak memanfaatkan pekarangan rumah dapat menghasilkan pangan dan nutrisi keluarga, apalagi di tengah terjadinya inflasi akibat ekonomi yang menurun.
