REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menjadi pembicara pada Regional Workshop on Strengthening Property Tax Management to Enhance Local Revenue di Takaoka, Jepang, Selasa (5/9/2023).
Pelatihan workshop yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank ADB itu mengundang 23 peserta dari 10 negara. Masing-masing Armenia, Kamboja, Indonesia, Kyrgyz Republic, Laos, Nepal, Philipina, Tiongkok, Sri Langka dan Thailand.
Dari Indonesia ada dua peserta lainnya yakni Direktur Pendapatan Kemendagri, Hendriwan Imron dan Analis Pajak Direktorat Pendapatan Dirjen Keuangan Daerah, Mirni Sumiyati.
Baca Juga : Hadir di F8 Makassar, Bapenda Gandeng BI Permudah Layanan Pembayaran PBB
Pada kesempatan itu, Firman Pagarra memaparkan tentang peningkatan PAD Kota Makassar yang ditopang oleh adanya aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) dan juga pemetaan peta blok Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2).
“Semenjak adanya PAKINTA, terjadi kenaikan pembayaran PBB dari kisaran angka Rp180 miliar di tahun 2021 menjadi Rp213 miliar di tahun 2022. Begitupun dengan adanya pemetaan peta blok PBB yang berbasis GIS di dua kecamatan, yakni Manggala dan Tamalate di tahun 2022 menjadikan kenaikan dari total 98,428 Nomor Objek Pajak di tahun 2021 menjadi 108,192 Nomor Objek Pajak di tahun 2022,” kata Firman.
Mantan Kadis DPM-PTSP ini juga menjelaskan bagaimana public engagement dalam hal pemetaan peta blok PBB melibatkan peran dari tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW demi mengetahui detail titik lokasi NOP dari para wajib pajak.
Baca Juga : Pemilihan Ketua HIPMI Sulsel, Pengusaha Muda A Muh Karaka Kilat Siap Maju
“Dengan adanya kedua sistem tersebut PAKINTA dan Pemetaan Peta Blok PBB menjadikan kondisi PAD Kota Makassar menjadi Rp1,3 triliun dari tahun sebelumnya dan akan menuju PAD Rp2 triliun sesuai dengan yang tercantum dalam Visi dan Misi Kota Makassar,” demikian Firman Pagarra. (*)
