REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan tersebut disampaikan Heriwawan saat mengikuti rapat kerja evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Heriwawan mengingatkan agar proyeksi dan perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada belanja rutin, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Baca Juga : Sultan Tajang Soroti Ruas Jalan Provinsi Anabanua-Impa-impa di Wajo, Baru Diaspal Namun Sudah Rusak
“Proyeksi anggaran harus berpihak kepada masyarakat. Dinas Koperasi dan UMKM harus memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku UMKM, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung,” ujar Heriwawan.
Ia menegaskan, setiap program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, baik dari sisi hasil maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap bahwa setiap program dari pemerintah memiliki outcome dan impact yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan. Anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” tegasnya.
Baca Juga : Dokumen Rampung, Enam Fraksi di DPRD Sulsel Dorong Hak Angket CPI
Legislator Fraksi Demokrat ini menyebut kebijakan anggaran perlu diarahkan pada program-program yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses permodalan, memperkuat pemasaran, hingga mendorong daya saing produk UMKM di tingkat lokal maupun nasional.
“Evaluasi APBD ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program yang telah berjalan, sekaligus menyusun strategi yang lebih tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.
Komisi B DPRD Sulsel, lanjut Heriwawan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. (*)
Baca Juga : OJK Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Integritas dan Manajemen Risiko Sektor Keuangan
