REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Enam fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan dokumen perbaikan usulan hak angket terkait kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri atas reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI). Dokumen tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, Rabu (15/7/2026).
Dokumen perbaikan itu diserahkan langsung oleh Kadir Halid dari Fraksi Partai Golkar dan Abdul Rahman dari Fraksi PKS sebagai tindak lanjut usulan hak angket yang sebelumnya telah diajukan.
Pengajuan tersebut merupakan usulan ulang setelah dokumen usulan hak angket sebelumnya ikut terbakar dalam insiden kebakaran Gedung DPRD Sulawesi Selatan tahun lalu.
Baca Juga : Sultan Tajang Soroti Ruas Jalan Provinsi Anabanua-Impa-impa di Wajo, Baru Diaspal Namun Sudah Rusak
Karena itu, enam fraksi kembali menyerahkan dokumen perbaikan agar proses pembahasan hak angket dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pada kesempatan itu, Kadir Halid menjelaskan bahwa perbaikan usulan hak angket dilakukan sebagai bagian dari perjuangan DPRD untuk mengawal penyelamatan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan reklamasi CPI.
“Kami sudah menyerahkan kepada pimpinan, kepada Ibu Ketua, perbaikan usulan hak angket dan diterima dengan baik oleh pimpinan DPRD melalui Ibu Ketua. Insyaallah dengan adanya perbaikan ini, perjuangan untuk mengembalikan aset Pemerintah Provinsi yang ada di CPI bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Baca Juga : OJK Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Integritas dan Manajemen Risiko Sektor Keuangan
Menurut Kadir Halid, dokumen perbaikan tersebut telah ditandatangani oleh enam fraksi.
Ia menjelaskan, setelah diterima Ketua DPRD Sulsel, usulan tersebut akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna. Jika disetujui, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
“Selanjutnya nanti dijadwalkan di Bamus untuk dibawa ke rapat paripurna. Setelah paripurna menyetujui hak angket, masing-masing fraksi akan mengusulkan nama-nama anggota pansus,” jelasnya.
Baca Juga : OJK Bersama Komdigi dan Industri Perbankan Perkuat Pemberantasan Scam dan Judol
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Abdul Rahman, menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung penuh pengajuan hak angket sebagai langkah konstitusional DPRD untuk mengawal penyelamatan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI).
“Fraksi PKS mendukung dilakukannya hak angket terkait upaya menyelamatkan aset yang ada di CPI. Tujuan kita adalah bagaimana aset tersebut bisa dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Abdul Rahman.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan hak angket dapat berjalan sesuai mekanisme hingga terbentuk Panitia Khusus yang akan mendalami kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri atas reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI).
Baca Juga : 90 Siswa-siswi Dari Gowa akan Belajar di Sekolah Rakyat Terpadu
Menurutnya, hasil pembahasan pansus diharapkan menjadi dasar bagi upaya penyelamatan dan pengembalian aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan CPI tersebut. (*)
