0%
logo header
Rabu, 23 November 2022 21:47

Komisioner KPU se-Papua Devisi Data Bahas Pemetaan TPS Khusus dan Evaluasi PDPB Pemilu 2024

Rapat Koordinasi Anggota Komisiiner KPU Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Devisi Data dan Informasi. (Foto: Hendrik / Republiknews.co.id)
Rapat Koordinasi Anggota Komisiiner KPU Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Devisi Data dan Informasi. (Foto: Hendrik / Republiknews.co.id)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Pemetaan dan Pendataan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wilayah Khusus dan Evaluasi Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2022 yang melibatkan anggota Komisioner KPU Devisi Data dan Informasi dari 29 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua.

Rapat koordinasi Komisioner KPU Devisi Data dan Informasi Kabupaten dan Kota se-Papua itu diselenggarakan di Swiss-belHotel Merauke, Senin (21/11) hingga Rabu (23/11/2022) dan dibuka secara virtual oleh Ketua Devisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam sambutannya mengatakan KPU akan menerima Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari pemerintah yang bakal merupakan data informasi terkait data kependudukan yang akan digunakan untuk bahan pemutakhiran data pemilih dan dasar penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) serta alokasi kursi pada Pemilu 2024.

Baca Juga : Antisipasi Gangguan Kamtibmas 1 Desember di Papua, Polri-TNI Bersiaga

“Perencanaan anggaran untuk data dan informasi dimaksimalkan karena KPU tidak hanya mengurusi daftar pemilih tetapi semua sistem informasi di KPU. Kami juga menyampaikan beberapa hal terkait isu-isu krusial seperti pemilih distabilitas, force major serta upaya menjaga hubungan baik dengan Bawaslu,” ucapnya.

Betty Idroos juga mengingatkan bahwa pada tingkat pelaksanaan teknis harus sesuai dengan SOP yang menggambarkan beberapa hal yaitu siapa, melakukan apa, bagaimana caranya, target dan kerangka waktu serta outputnya seperti apa.

Rapat Koordinasi Anggota Komisiiner KPU Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua Devisi Data dan Informasi. (Foto: Hendrik / Republiknews.co.id)

Menurutnya, persiapan pemetaan TPS dengan kondisi dan lokasi khusus, memetakan bagaimana cara memutakhirkan, kapan, lalu kendala apa yang akan dihadapi dalam hal mengalokasikan atau memutuskan apakah akan menjadi TPS lokasi khusus atau tidak.

Baca Juga : Pria Asal Makassar Dilantik Jadi Sekda Pertama Provinsi Papua Selatan

Betty berharap melalui rakor ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Papua sudah mulai bersiap untuk melakukan pemutakhiran data Pemilu 2024 guna menghasilkan data yang valid dan akurat dan dapat memfasilitasi seluruh masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Anggota Komisioner Provinsi Papua Devisi Perencanaan dan Logistik Melkianus Kambu mengatakan pemetaan dan pendataan TPS-TPS khusus ini tidak lain adalah tempat pemungutan suara yang berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah sakit, di perbatasan, daerah konflik dan di perusahaan-perusaaan besar. Sementara rapat koordinasi evaluasi dilakukan terhadap kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang telah dimulai sejak Januari-September 2022.

“Kita evaluasi dan kita persiapan untuk masuk pada pemutahiran data pemilih Pemilu 2024 baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Kita KPU Provinsi Papua Devisi Data mengundang teman-teman anggota Komisioner dari 29 kabupaten/kota di Papua hadir di Merauke untuk melakukan rapat koordinasi pemetaan dan evaluasi,” kata Melkianus kepada wartawan.

Penulis : Hendrik
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646