REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Rombongan Sentra Gakkumdu se Provinsi Sulawesi Barat berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (8/12/2022). Mereka diterima di Aula Baharuddin Lopa, Fakultas Hukum Unhas.
Hadir Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Fitrinela Patonangi, Komisioner Bawaslu Sulbar Muhammad Subhan dan Nasrul, Perwakilan Gakkumdu unsur Kejaksaan Tinggi Sulbar Baharuddin, serta Perwakilan Gakkumdu unsur Polda Sulbar AKBP Andi Jangan Lolo.
Hadir pula para ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota se Sulawesi Barat, serta perwakilan Gakkumdu unsur kejaksaan dan kepolisian kabupaten/kota se Sulawesi Barat.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
Rombongan yang terdiri sekitar 60 orang tersebut disambut oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof Dr Hamzah Halim, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi FH Unhas Dr Ratnawati, didampingi para tim kerjasama dalam negeri.
Adapun maksud dan tujuan kedatangan Sentra Gakkumdu se Sulbar tersebut guna melakukan koordinasi dan diskusi bersama terkait mekanisme penunjukan tim ahli dan kriteria tim ahli dari Fakultas Hukum Unhas dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pada Pemilu 2024 mendatang.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Hamzah Halim dalam sambutannya menyambut baik maksud dan tujuan kunjungan Gakkumdu se Sulawesi Barat tersebut. Pihaknya mengaku siap membuka ruang dan melakukan kolaborasi dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui Bawaslu dan Gakkumdu se Sulbar.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
“Upaya peningkatan SDM ini bisa melalui pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dan integritas Bawaslu dan Gakkumdu se Sulbar. Bahkan, dimungkinkan dalam bentuk pendidikan S2 atau S3 kelas kerjasama bagi Bawaslu dan sentra Gakkumdu se Sulawesi Barat,” kata Prof Hamzah Halim.
Menurutnya, pemilihan ahli dalam suatu perkara akan didasarkan pada keahlian atau kompetensi keilmuan yang dimiliki SDM dosen di Fakultas Hukum Unhas. Bukan karena berdasarkan permintaan akibat kedekatan atau pertemanan.
“Hal ini kita lakukan demi menjaga nama baik dan marwah semua institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Ini juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Sulbar,” beber Prof Hamzah Halim.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Temukan Puluhan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pinrang Terbanyak
Ia berharap, kelak Bawaslu dan Gakkumdu se Sulbar dapat optimal berkontribusi dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Barat.
Di akhir pertemuan, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Fitrinela Patonangi menyampaikan bahwa pihaknya akan segara menindaklanjuti kerja sama ini demi menunjang efektivitas kinerja Bawaslu dan Gakkumdu se Sulawesi Barat di awal tahun 2023 mendatang. (*)
