0%
logo header
Rabu, 25 Januari 2023 11:02

KPU Gowa akan Lakukan Coklit ke 566.655 Data Pemilih untuk Pemilu 2024

Chaerani
Editor : Chaerani
Ketua KPU Kabupaten Gowa Muhtar Muis. (Dok. Instagram Humas KPU Kabupaten Gowa)
Ketua KPU Kabupaten Gowa Muhtar Muis. (Dok. Instagram Humas KPU Kabupaten Gowa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Komisi Penyelenggara Umum (KPU) Kabupaten Gowa akan melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) kepada data pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Proses coklit akan dimulai pada Februari 2023 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Gowa Muhtar Muis mengatakan, data pemilih yang akan dicoklit untuk Pemilu 2024 sebanyak 566.665 pemilih yang tersebar di 2.295 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di 18 kecamatan atau di 167 desa dan kelurahan. Jumlah data pemilih ini terdiri dari 273.621 pemilih laki-laki, dan 293.034 pemilih perempuan.

“Data pemilih yang akan dicoklit ini merupakan data hasil sinkronisasi dengan data pemilu terakhir. Setelah proses coklit tentunya kemungkinan dapat terjadi penambahan jumlah data pemilih, atau berkurang dari hasil sinkronisasi yang ada,” katanya di konfirmasi via WhatsApp, Rabu (25/01/2023).

Baca Juga : Gelar Seminar Nasional Arbitrase, Fakultas Hukum Unhas Siap Bermitra dengan BANI

Lanjut Muhtar, proses coklit ini akan dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) di masing-masing kecamatan yang ada. Proses perekrutan anggota pantarlih akan mulai dilakukan pada pekan ini.

“Untuk anggota pantarlih yang dibutuhkan itu sebanyak 2.295 orang. Proses perekrutan minggu ini kita lakukan, pengumumannya itu pada 26 Januari 2023 mendatang,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk tugas-tugas yang akan dilakukan pantarlih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Antara lain, melakukan koordinasi dalam membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran, dan menyusun, serta menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Kemudian membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih, melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : 70 Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika Rutan Makassar Ikut Program Rehabilitasi Medis

Secara teknis, syarat pendaftaran pantarlih antara lain, terdaftar sebagai warga negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pendidikan minimal SMA dan sederajat, tidak tercatat sebagai pelanggar hukum, bukan anggota partai politik dan tim kampanye.

“Kami juga memberikan hak bagi kelompok penyandang disabilitas untuk menjadi anggota pantarlih sepanjang mereka memenuhi persyaratan, dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pantarlih,” katanya.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646