REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Penanggulangan Aids Provinsi (KPAP) Sulawesi Selatan mendorong bagaimana seluruh kabupaten dan kota dapat membentuk KPA di wilayahnya.
Wakil Ketua KPAP Sulsel dr. Rosmini Pandin mengatakan, pembentuk penguatan kelembagaan yang berfokus pada penanganan HIV-AIDS perlu didorong di seluruh daerah, tujuannya untuk mewujudkan zero kasus (nol kasus) HIV-AIDS.
Berdasarkan data yang ada baru sekitar 8 KPA yang terbentuk dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Antara lain, Kota Parepare, Kabupaten Maros, Pinrang, Luwu Timur, Bone, Sidrap, Sinjai, dan Bulukumba.
Baca Juga : IPPI Sulsel Ajak Perempuan Positif HIV di Makassar Lebih Produktif dan Mencintai Diri
“Pentingnya membentuk KPA di masing-masing daerah, karena memang saat ini tidak ada satupun kabupaten dan kota yang terbebas dari kasus HIV-AIDS,” katanya di sela-sela Rapat Koordinasi Internal Pengurus KPAP Sulsel dan Lintas Sektor Terkait, di Hotel Mercure Makassar, Kamis (13/10/2022).
Dalam rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 154 orang yang terdiri dari kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala bagian kesejahteraan rakyat, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Ia menyebutkan, perkembangan kasus HIV-AIDS di Sulawesi Selatan sejak periode 2005 hingga 2021 sebanyak 20.531 kasus. Khusus di periode 2021, penderita HIV sebanyak 1490 orang, sedangkan penderita AIDS sebanyak 391 orang.
Baca Juga : Sulsel Urutan 7 Nasional Penemuan dan Pengobatan ODHA
“Dari data periode 2021, tidak ada satupun kabupaten dan kota yang bebas penderita HIV, dan penderita AIDS tercatat ada di 16 kabupaten dan kota,” terang Kepala Dinas Kesehatan Sulsel ini.
Sementara, untuk kabupaten dan kota dengan jumlah kasus HIV-AIDS terbesar di periode 2022 sebanyak lima daerah. Masing-masing, Kota Makassar dengan 556 kasus, disusul Kota Palopo sebanyak 93 kasus, selanjutnya Kabupaten Bone dengan 58 kasus, Kabupaten Jeneponto dengan 37 kasus, dan Kabupaten Bulukumba dengan 36 kasus.
Menurutnya, dengan melihat kondisi tersebut, tentunya dibutuhkan dorongan dan dukungan kelembagaan untuk bisa segera berfungsi sebagai cepat dan tepat dalam merespon kasus yang ada. Sebab, dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kasus HIV-AIDS, keberadaan KPA di kabupaten dan kota memegang posisi penting dalam mendominasi gerakan stakeholder terkait untuk melakukan langkah-langkah strategis.
Baca Juga : Jadi Narsum HAS di Lutim, Prof. Dr. Arlin Minta Jangan Diskriminatif Terhadap Pengidap HIV AIDS
“Tentunya ini perlu koordinasi bersama dengan KPA provinsi guna mengendalikan kasus HIV-AIDS di Sulsel,” sebutnya.
Rosmini berharap, melalui pertemuan tersebut seluruh pihak terdorong untuk segera membentuk organisasi dan menetapkan KPA. Jika ini telah terbentuk (KPA), maka kemudian dilakukan quick respon oleh seluruh pengurus mulai dari provinsi sampai ke kabupaten dalam rangka melaksanakan semua road map dan rencana kerja untuk program Getting Zero to 2030.
“Membentuk KPA ini tidak perlu waktu yang panjang, sebab hanya perlu SK bupati atau walikota. Dalam menurunkan angka kasus HIV-AIDS memang dibutuhkan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, bukan hanya dinas kesehatan saja atau KPAP saja,” tegasnya.
