Menyoal Polemik PT AKM dan PT AKP, Polda Sultra Jangan Jadi Alat Korporasi Pertambangan

  • Bagikan
Karlianus Poasa, SH

Oleh: Karlianus Poasa, SH

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Terkait polemik yang saat ini terjadi di Sulawesi Tenggara berkaitan dengan penegakan hukum dalam sengketa antara PT. Adhi Kartiko Mandiri (AKM) dan PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP), setelah membaca press release dan pemberitaan-pemberitaan yang ada, Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa penegakan hukum di Sulawesi Tenggara sedang tidak sehat dan berada di titik nadir, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari pemberitaan PT. Adhi Kartiko Pratama, dimana PT. Adhi Kartiko Pratama begitu mendewa-dewakan kinerja Polda Sultra yang jika dilihat sepintas seolah-olah Polda Sultra telah benar-benar melakukan penegakan hukum.

Terlepas dari polemik antara PT. AKP dan PT. AKM, Saya akan memberikan pandangan hukum Saya tentang persoalan ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan Saya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Pandangan Saya ini awali dengan mengutip pendapat Kuasa Hukum PT. Adhi Kartiko Pratama yang menyatakan Ivy Djaya Susantyo telah terbukti melakukan penipuan dan kejahatan itu bukanlah kejahatan pertambangan tetapi merupakan tindak pidana umum, dari pernyataan ini yang Saya sesalkan terhadap Kuasa Hukum PT. Adhi Kartiko Pratama, yaitu tidak menjelaskan secara rinci tentang tindakan apa yang dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo sebagai pemilik PT. AKP sehingga dinyatakan melakukan penipuan.

Dalam teori hukum pidana, tindak pidana penipuan termasuk dalam delik khusus kejahatan harta benda, dimana dalam kejahatan ini mensyaratkan adanya kerugian yang dialami korban kejahatan karena harta benda miliknya beralih kepada Si Penipu karena bujuk rayu dan tipu muslihat, oleh sebab itu, maka unsur pidana penipuan pasti ada unsur menggerakkan menyerahkan barang sesuatu. Bertitik tolak dari teori hukum pidana ini, maka dalam tindak pidana penipuan Ivy Djaya Susantyo tentu ada seseorang (korban) yang barangnya diambil oleh Ivy Djaya Susanto dengan cara tipu muslihat.

Maka yang Saya sesalkan dari pernyataan Kuasa Hukum PT. Adhi Kartiko Pratama tidak menjelaskan tentang siapa yang ditipu? dan barang apa yang diserahkan kepada pelaku Penipuan Ivy Djaya Susantyo? Apalagi Kuasa Hukum PT. Adhi Kartiko Pratama menyatakan agar jangan memberikan informasi yang sesat kepada public, justru menurut Saya sikap Kuasa Hukum PT. Adhi Kartiko Pratama inilah yang sesat karena justru menutup-nutupi fakta kejahatan penipuan yang dilakukan Ivy Djaya Susantyo sebagaimana Saya jelaskan di atas, dan isinya hanya mengagung-agungkan kinerja Polda Sultra serta menyatakan adanya aksi premanisme di lapangan oleh pihak PT. Adhi Kartiko Pratama, padahal belum diketahui pasti apa yang sesungguhnya terjadi, apakah dalam rangka penegakan hukum atau jangan sampai justru membantu pelaku kejahatan ?

Untuk itu, Saya membaca pemberitaan dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjelaskan kronologi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo selaku pemilik PT. Adhi Kartiko Pratama yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung, dimana menyebutkan bahwa barang yang diserahkan oleh korban kejahatan karena bujuk rayu dan tipu muslihat kepada Ivy Djaya Susantyo sebagai pemilik PT. Adhi Kartiko Pratama adalah Kuasa Pertambangan milik PT Adhi Kartiko Mandiri yang kemudian dengan pemalsuan surat telah dialihkan menjadi Kuasa Pertambangan atau IUP PT. Adhi Kartiko Pratama.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barang yang diserahkan oleh korban kepada Ivy Djaya Susantyo akibat bujuk rayu dan tipu muslihatnya adalah Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko Mandiri yang kemudian dialihkan menjadi Kuasa Pertambangan/IUP PT. Adhi Kartiko Pratama. Maka pertanyaan hukumnya adalah  apakah dengan telah adanya putusan Mahkamah Agung, Kuasa Pertambangan/IUP PT. Adhi Kartiko Pratama yang merupakan obyek atau hasil kejahatan adalah sah ? dalam sudut pandang hukum pidana, barang yang diperoleh dari hasil kejahatan adalah sesuatu yang illegal dan hak kebendaan korban kejahatan harus dipulihkan atau dikembalikan, bahkan hasil kejahatan yang disembunyikan tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan UU tentang tindak pidana pemberantasan pencucian uang.

Dalam ilustrasi sederhananya begini “ ada seorang mencuri motor, kemudian diproses oleh Pengadilan dan oleh Pengadilan dinyatakan terbukti mencuri dan dihukum penjara, maka seharusnya motor hasil curian itu dikembalikan kepada korban, dan tidak boleh dibiarkan pencuri tersebut atau anaknya tetap memakai bahkan menjual motor curian tersebut”

Bahwa menanggapi kisruh yang terjadi di lapangan, dimana pihak Korban PT. Adhi Kartiko Mandiri menghalangi kegiatan PT. Adhi Kartiko Pratama yang melakukan aktifitas didasarkan Kuasa Pertambangan/IUP yang merupakan hasil kejahatan Ivy Djaya Susantyo selaku pemilik PT. Adhi Kartiko Pratama, dimana aktifitas PT. AKP tersebut dijaga dan dilindungi oleh Polda Sultra dan Polres Konawe Utara, maka pertanyaannya apakah tindakan Polda Sultra dan Polres Konawe Utara yang menjaga dan melindungi aktifitas PT. Adhi Kartiko Pratama yang didasarkan pada Kuasa Pertambangan/IUP hasil kejahatan penipuan adalah dalam rangka penegakan hukum ataukah justru sedang berkomplot atau membekingi pelaku kejahatan?

Berdasarkan teori hukum pidana yang telah Saya uraikan di atas dan prinsip penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, keadilan dan kepastian hukum, maka tindakan aparat penegak hukum yaitu Polda Sultra dan Polres Konawe Utara bukanlah dalam rangka penegakan hukum karena seharusnya Polda Sultra dan jajarannya mendukung dikembalikannya atau merestorasi hak korban dan bukannya justru menjaga dan melindungi penipu untuk terus memanfaatkan hasil kejahatannya. Jika kembali pada ilustrasi pencurian motor di atas, maka dalam konteks kasus ini, justru pihak Polda Sultra menjaga pencuri atau anak pencuri tersebut agar dapat terus menggunakan dan bahkan menjual motor hasil curian tersebut.

Dari hal ini, maka Saya menghimbau agar PT. AKP memberi informasi yang utuh dan jelas kepada masyarakat, jangan memberi pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, dan kepada Polda Sultra sebaiknya menjalankan proses penegakan hukum dengan baik dan jangan menjadi alat korporasi yang merupakan pelaku kejahatan dengan mengorbankan hak korban kejahatan, karena hal ini selain menjadi contoh buruk dapat pula memicu ketegangan social yang mendorong masyarakat melakukan perlawan kepada aparat penegak hukum karena hilangnya wibawa dan martabat penegak hukum. (*)

*) Penulis merupakan Ketua PP Forum Pemerhati Lingkungan dan Sumber Daya Alam Indonesia yang saat sedang menempuh pendidikan Magister Hukum dengan spesialisasi hukum pidana, aktif dalam Keluarga Besar Cipayung Sultra di Jakarta, serta sebagai Ketua Lembaga Energi dan Sumber Daya Alam PP PMKRI.

  • Bagikan