REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus menjaga sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap resilient. Hal ini agar sektor tersebut dapat mampu berkontribusi lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas di 2026 dalam mendukung kinerja industri jasa keuangan tetap kuat. Antara lain, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif dan pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan.
“Kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan. Kami berterima kasih atas seluruh program-program prioritas pemerintah,” katanya, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, di Jakarta, kemarin.
Baca Juga : Realisasi APBD Triwulan I Capai 11,07 Persen, Munafri Ingatkan OPD Jangan Salah Arah Program
Ia menjelaskan, pada prioritas penguatan ketahanan sektor jasa keuangan akan dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, pemenuhan modal minimum Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar terbentuk struktur industri jasa keuangan yang kompetitif dan efisien.
Kedua, pengembangan industri keuangan syariah bersama DSN-MUI yang telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) serta mendorong spin-off bagi LJK yang telah memenuhi kriteria. Ketiga, penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk pengelolaan risiko terhadap ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih.
Keempat, penguatan infrastruktur pengawasan dan pelaporan yang berintegritas serta selaras dengan standar internasional, melalui pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) serta menyusun Cetak Biru Penyiapan Ekosistem dalam Memanfaatkan Teknologi dalam Mendukung Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (SupTech).
Baca Juga : Dukung Kebijakan WFH, PLN Beri Diskon Tambah Daya 50 Persen
Kelima, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri dan para stakeholders berkomitmen segera melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia dengan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal.
“Hal ini juga akan dilakukan melalui delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Salah satunya yakni, kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, penegakan peraturan dan sanksi, serta kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders,” ujarnya.
Sementara, pada upaya pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif akan didorong pada beberapa upaya preventif. Pertama, kebijakan deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di sektor jasa keuangan melalui persyaratan perizinan usaha yang lebih akomodatif, termasuk simplifikasi proses perizinan.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi Perkuat Kolaborasi Strategis Wujudkan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
Kedua, penguatan kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM menjadi lebih terstruktur melalui kewajiban penyusunan rencana bisnis. Ketiga, secara proaktif mendukung Program Prioritas Pemerintah.
Kebijakan prioritas ketiga yaitu pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan, melalui peningkatan peran perbankan, asuransi dan dana pensiun terutama yang dimiliki Pemerintah, sebagai investor institusional.
Kemudian, peningkatan literasi dan inklusi keuangan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat (financial health) sebagai tujuan akhir, dan dukungan terhadap komitmen Pemerintah untuk Pemerintah terhadap Net Zero Emission (NZE) nasional.
Baca Juga : OJK Dorong Industri BPR Lebih Sehat dan Berdaya Saing
Sementara, Menko Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyatakan apresiasi atas berbagai rencana kebijakan OJK dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti pengembangan koperasi desa merah putih, fasilitas likuditas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga program penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percaya dengan reformasi yang dilakukan, masa depan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan sangat berkontribusi kepada pertumbuhan,” katanya.
Airlangga optimistis melalui sinergi antara pemerintah, OJK dan Bank Indonesia, serta industri jasa keuangan, Indonesia bisa menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat kepercayaan masyarakat, kepercayaan pasar, dan dapat selalu menyediakan atau menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
