OPINI: Bonus Demografi, Stunting, dan Kualitas SDM

  • Bagikan

Oleh: M.Dahlan Abubakar, Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Sulsel

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Pemerintah meluncurkan UU No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai upaya memayungi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan prpgram Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program ini diselenggarakan karena pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Data Januari 2019 menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 268,2 juta dengan pertumbuhan mencapai 1% per tahun. Ini berarti setiap tahun di Indonesia lahir bayi baru 2,682.000 orang.

Bonus Demografi

Pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian besar itu, tidak mengherankan, pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami masalah kependudukan yang sangat dilematis, yakni bonus demograsi, suatu kondisi saat jumlah penduduk produktif mencapai sekitar 70% dari seluruh penduduk Indonesia. Orang mungkin melihat bonus ini sebagai suatu yang menggembirakan dengan merujuk pada kata bonus yang bagaikan hadiah.

Bonus demografi bagaikan pisau bermata dua, positif dan negatif. Positif jika jumlah penduduk produktif (15-65 tahun) bermanfaat dan berkualitas bagi pembangunan. Kondisi ini akan menjadi negatif atau membawa musibah jika justru sebaliknya yang terjadi. Bonus demografi itu akan membawa kemudaratan dengan munculnya generasi usia produktif yang menjadi beban sosial masyarakat, semisal banyak terjadi pengangguran, kemudian menimbulkan praktik penyimpangan kehidupan dan sosial.
Penduduk yang produktif dengan usia kerja yang demikian tinggi persentasenya memang perlu disikapi. Saat ini saja, beban seorang manusia Indonesia yang bekerja akan menanggung 0,49 orang yang tidak bekerja, termasuk yang usia produktif dan belum termasuk usia produktif. Itu berarti, seorang yang bekerja minimal menanggung 0,98 atau dibulatkan dua orang yang sudah usia produktif tetapi tidak bekerja.

Mungkin kita akan melihatnya spele saja masalah beban tanggung manusia produktif yang bekerja ini. Marilah kita coba mendistribusi kebutuhan seorang murid sekolah dasar di era milenial sekarang ini yang tentu saja belum termasuk usia produktif dan belum bekerja. Anak ini memerlukan pakaian untuk sekolah lengkap, minta dibelikan telepon seluler (ponsel) lengkap dengan pulsa atau paket karena anak SD juga sudah cerdas menggunakan internet, biaya transportasi ke dan dari sekolah, uang jajan, dan subsidi untuk rekreasi. Kita bisa kalkulasi berapa pengeluaran dan yang harus ditanggung keluarga.

Itu baru seorang anak SD, belum termasuk jika satu keluarga memiliki anak sampai 4 orang. Di antara anak-anaknya itu ada yang duduk di SMP atau SMA. Tidak usah dikatakan lagi kalau sudah ada yqang duduk di perguruan tinggi.
Melihat kondisi kependudukan dan kemampuan ekonomi keluarga yang demikian terbatas inilah hadir Program KKBPK. Selain mengendalikan jumlah, juga meningkatkan kualitas penduduk kita agar menjadi manusia yang sehat dan sejahtera. Artinya, jumlah penduduk yang sedikit itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari faktor kualitasnya.

Stunting

Masalah stunting yang oleh World Health Organization (WHO – Badan Kesehatan Dunia — disebut sebagai anak yang fisiknya gagal tumbuh karena gizi buruk, terkena infeksi berulang, dan stimulasi psikososialnya yang tidak memadai. Fenomena kependudukan ini akan menjadi tantangan program KKBPK saat ini dan ke depan.

“Indonesia termasuk negara ke-2 dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara dan nomor 5 di dunia,” kata Dokter Konsultan Nutrisi dan Penyakit Metabolik Anak RSCM Prof.Dr.dr.Damayanti R.Syarif, Sp.A (K) seperti dilansir media daring.
Data WHO mengungkapkan,44 negara di dunia tercatat dalam kategori stunting sangat tinggi. Sementara 60 dari 134 negara memiliki tingkat stunting di bawah standar. Di antara negara G20, Indonesia termasuk negara dengan stunting tinggi.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyebutkan, prevalensi balita stunting mencapai 30,8%. Artinya, satu dari tiga orang balita mengalami perawakan pendek akibat malnutrisi kronis. Pada tahun 2019 persentasenya sudah turun 3,1% atau 27,67%. Ini merupakan penurunan angka stunting yang cukup menggembirakan jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 37,2%.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan lain yang ditawarkan adalah komitmen pemerintah pusat dan daerah lebih serius mengerahkan dana dan daya bagi mengatasi stunting ini. Keseriusan ini tidak hanya dalam bentuk wacana, tetapi yang sangat diperlukan dalam bentuk aksi nyata di lapangan.

Upaya lain adalah kampanye nasional dan strategi perubahan perilaku masyarakat dalam berkonsumsi. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya adalah konvergensi lintas sektoral pusat dan daerah dan tidak menganggap masalah stunting ini urusannya Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Jenis pencegahan lain adalah ketahanan pangan dan perlunya pemantauan serta evaluasi.
Melalui skema upaya tersebut, diharapkan kita akan mampu keluar dari jebakan sebagai negara dengan stunting tertinggi urutan ke-5 dunia dan peringkat ke-2 Asia Tenggara.

Kualitas SDM

Di lingkungan BKKBN salah satu ujung tombak yang merupakan barisan terdepan menyosialisasikan program pembangunan keluarga yang berkualitas adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). PLKB memiliki 10 langkah dalam mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai Penyuluh KKBPK, yakni:

(1) Pendekatan tokoh formal;
(2) Pendataan dan pemetaan;
(3) Pendekatan tokoh informal;
(4) Pembentukan kesepakatan;
(5)Pemantapan kesepakatan;
(6) KIE kepada masyarakat;
(7) Pembentukan group pelopor;
(8) Pelayanan KB;
(9) Pembinaan peserta KB; dan
(10) Evaluasi,

Mulai Januari 2018 tercatat 15.131 Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang berstatus PNS dan resmi bergabung menjadi bagian dari BKKBN Saat ini mereka sudah mulai bergerak mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan KKBPK di lini lapangan.

Sejak kebijakan pemerintah berubah dari sentralistik menjadi otonomi, dampak terbesar dari perubahan kebijakan itu terhadap Program KKBPK adalah terjadinya keragaman pengelolaan dan pendayagunaan Penyuluh KKBPK yang berdampak pada kondisi kuantitas dan kualitas Penyuluh KKBPK. Bahkan, program KKBPK di beberapa daerah masih ada yang melihatnya hanya sebelah mata saja.

Berkurangnya jumlah Penyuluh KKBPK dari ± 38.000 orang (saat sentralisasi) menjadi hanya ± 15.000 orang pada era reformasi merupakan masalah. Ini termasuk persoalan besar yang dihadapi negara yang dalam praktiknya “dibebankan” kepada BKKBN sebagai lembaga yang dianggap bertanggung jawab.

Dari tiga masalah yang dibeberkan itu, muara utama program KKBPK adalah menciptakan keluarga yang sehat sejahtera dan berkualitas. Resepnya, tentu terpulang kepadakita masing-masing memahami dan sadar akan penting program tersebut, sebelum terjebak kepada penyesalan berkepanjangan di kemudian hari.

  • Bagikan