OPINI: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Ekonomi untuk Perubahan Buton Tengah

  • Bagikan

Oleh: Acank Saliwu (Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Kabupaten Buton Tengah (Buteng) merupakan suatu daerah otonomi baru. Yang telah diresmikan pada tanggal 24 juli 2014, sehingga memiliki status otonomi baru. Dengan peresmian tersebut Kabupaten Buton Tengah memiliki hak dasar hukum uu no. 15 tahun 2014 bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN).

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam(SDA) dan sumber daya manusianya(SDM) menuju kesejahteraan dan keadilan secara mandiri tentu hal ini dapat ditunjangi dengan profesionalisme dan kualifikasi kopentensi.

Sebagai daerah otonomi baru yang berjalan kurang lebih 5 tahun masa kepemerintahanya,tentu banyak menuai suatu persoalan besar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Baik itu dari aspek ekonomi dan pendidikan serta aspek aspek lainya.

Akan tetapi dari ragam persoalan tersebut saya akan mengulas dua poin yang menurut saya memiliki peran penting dalam merubah sendih sendih kehidupan masyarakat. Adapun yang menjadi poin sentralnya adalah ekonomi dan pendidikan. Tentu persoalan ini menimbulkan suatu pertanyaan besar dan mendesak pada aspek sosial. Kenapa ekonomi dan pendidikan saja?

Ekonomi merupakan suatu hal mendasar dalam mempertahankan hidup yang harus di utamakan dalam hal menopang kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ketersediaan lapangan pekerjaan dan pengembangan potensi masyarakat daerah yang telah memiliki kecenderungan bekerja diwilayah pertanian dan kelautan pada umumnya.

Sementara di aspek pendidikannya diperlukan adanya suatu peningkatan kompetensi manusia yang mampuni. Sehingga menciptakan generasi generasi cerdas,kreatif dan inovatif dalam membangun daerah kedepan menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Adapun faktor utama untuk memperhatikan pendidikan. Pemerintah daerah harus mengembangkan budaya belajar atau baca,anggaran pendidikan yang terakumulasi dengan objektif, tenaga pengajar yang mampunih dan dibutuhkan kreatif serta inovatif pemerintah daerah untuk mengembangkan aspek pendidikan yang terbilang miris dan sangat memperhatinkan kahyalak masyarakat daerah Kabupaten Buton Tengah. Sebab,sejauh masa pemerintahan pasca pemekaran Daerah Buton Tengah sebagai otonomi baru lebih condong kepersoalan pembangunan atau infrastruktur. Mengingat apa yang dikatakan salah seorang tokoh pendidikan bangsa indonesia KI HAJAR DEWANTARA mengatakan bahwa :

1. Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan kita memberi contoh)

2. Ing Madya Mangun Karso (ditengah membangun prakarsa dan bekerjasama)

3. Tut Wuri Handayani (di belakang memberi daya-semangat dan dorongan).

Inilah yang kemudian harus di ilhami oleh para aparatur sipil negara (ASN) atau pemerintah tersebut. Pendidikan adalah jendelah dunia yang memungkinkan memciptakan dan menerapkan nilai nilai kemanusiaan yang berahklak mulia dan bertanggung jawab.

Berdasarkan data statistik tahun 2019 yang baru saja diterbitkan oleh daerah kabupaten buton tengah, Angka Pengangguran Tinggi, Indeks Pembangunan Manusia di posisi paling buntut yang memalukan, porsentase jumlah penduduk miskin ranking 3 se Sultra.

Adapun garis kemiskinan kabupaten buton tengah 2016-2018 yaitu: 2016. (215,822). 2017. (220,897). Dan 2018. (231,289).ASN dan pemerintah daerah seakan tutup telinga dan mata hingga mengkat akal mereka untuk berfikir serta melihat dan menemukan solusi dari persoalan yang ada.

Hal ini kemudian yang menjadi perhatian khusus saya dan pemerintah daerah pada umumnya. Perlu adanya kerja ekstra yang rasional dan objektif untuk keluar dari persoalan besar yang dihadapi daerah buton tengah seperti apa yang telah saya urai di atas.

Ketika hal ini di anggap biasa atau lumbrah maka kehancuran dari segi sumber daya manusia (SDM) akan meningkat,bahkan sampai pada tahapan pencabutan status daerah otonomi baru dan dikembalikan keinduknya berdasarkan uu no 23 tahun 2014 tentang pemekaran otonomi daerah. Kemajuan suatu daerah hanya dapat ditentukan oleh masifnya pendidikan dan proseduralnya pemerintahan sesuai dengan nilai nilai pancasilah dan undang undang dasar yang mengatakan hidup sejahterah dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil dan makmur senapas dengan cita cita terwujudnya suatu negara.

  • Bagikan