OPINI: Sebuah Analisis, Tambang Batu Gamping VS Kesejahteraan Rakyat di Buton Tengah

  • Bagikan

Oleh: Komeyni Rusba (Mahasiswa S-3 FISIP Universitas Padjadjaran Bandung & Peneliti Cogitans Research Institute)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Buton Tengah merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang lahir berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2014, daerah ini yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Kekayaan alam Buton Tenga terdapat di permukaan bumi, di dalam perut bumi, di laut dan di udara.

Berdasarkan ketersediaanya, sumber daya alam terbagi dalam dua kelompok besar yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Buton Tengah memiliki letak geografis yang strategis yang terletak dan berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Bombana, Sebelah Timur berbatasan dengan selat Buton, sebelah selatan berbatasan dengan selat flores dan sebelah barat berbatasan dengan teluk Bone yang melahirkan suatu struktur geologi yang memiliki kekayaan potensi sumber daya alam berupa bahan galian tambang, salah satunya adalah Batu Gamping (CaCO3).

Menurut William (2001), kegiatan penambangan dapat memicu timbulnya permasalahan degradasi lingkungan yang berawal dari hilangnya tutupan vegetasi dan perubahan topographi (engineering impact) yang umumnya diikuti dengan dampak negatif menurunnya kemampuan peresapan air dan tingginya tingkat erosi (cascading impact), akan bermuara terhadap degradasi kesuburan tanah dan sistem hidrologi.

Apa yang dijelaskan oleh William bahwa Pemerintah Daerah Buton Tengah harus memaknai secara jelas apa itu degradasi lingkungan, hutan, bioata laut agar tergerus dan hilang akibat endapan batu gamping tersebut dan menjadi kubangan raksasa yang sangat memprihatinkan.

Kondisi Hidrologi yang akan menjadi kawasan pertambangan batu gamping di Kecamatan Mawasangka dan Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah.

Batugamping bagian atas umumnya mempunyai rekahan yang intensif akibat dari proses karstifikasi, sehingga menjadikan zona ini mempunyai porositas sekunder yang berfungsi mengalirkan air yang meresap dari tanah diatasnya, kemudian mengalir ke gua bawah tanah melalui rekahan yang terbentuk dibawah (bedrock). Air mengalir sebagai sungai bawah tanah, secara alami keluar ke permukaan sebagai mata air, yang bisa diidentifikasi pada mataair Permandian Gumanano, Permandian Air Watorumbe, Air Sangia Gundu-Gundu.

Kawasan karts pascatambang ditandai dengan adanya perubahan morfologi, hilangnya batugamping permukaan yang mempunyai porositas besar, menyebabkan penurunan muka air tanah karena hilangnya zona batu gamping rekahan intensif yang sebelumnya terisi air tanah yang berakibat menghilangnya mata air di bagian hilir. Karakter pergerakan air di kawasan karst, melalui sistem retakan, celahan, dan gua, sehingga air tanah akan bergerak lebih cenderung bersifat turbulen (Achmad Subardja, Djakamihardja dan Dedi Mulyadi, 2013).

Hal tersebut mirip dengan kontur yang ada di Buton Tengah khsusnya daerah Kecamatan Mawasangka dan Mawasangka Tengah dimana air yang mengalir melalui lorong lorong gua dapat dianggap sebagai akifer utama yang berbentuk sungai bawah tanah, yang akan keluar dalam bentuk mata air, dimana dicirikan dengan adanya sungai kecil air sangia watorumbe yang keluar dari gua. Sebagian kecil air tanah mengalir melalui ruang antar butir atau retakan sempit dikenal sebagai air perkolasi. Air perkolasi di kawasan karst bergerak dengan kecepatan beragam tergantung pada derajat karstifikasi dan jaringan sistem percelahan yang sudah terjadi (Kusumayudha, 2003).

Basis Pemahaman Tambang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Batu gamping di jelaskan dalam UU nomor 4 Tahun 2019 penjelasan pasal 42 ayat 2 bahwa batu gamping mineral bukan logam jenis tertentu, berarti batu gamping masuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui.

Selain mempunyai kekayaan sumber daya alam batu gamping, Buton Tengah juga mempunyai kekayaan sumber daya alam lainnya yaitu hutan, kelautan dan perikanan. Oleh karena itu kegiatan usaha pertambangan batu gamping tidak boleh mencemari laut, karena apabila terjadi pencemaran laut, maka akan menghancurkan keaneka ragaman sumber daya alam dan biota laut lainnya yang berada didalam perairan sekitar Buton Tengah yaitu air, tanah, perairan pesisir laut beraneka ragam tumbuhan, hewan serta biota laut dari yang kecil sampai yang besar.

Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada kerusakan lingkungan?
Pejabat administratif serta pemahaman sempit terhadap fungsi kebijakan tambang sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan perusakan hutan, perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma hukum lingkungan. Akibatnya, setelah bergulirnya era otonomi daerah, ketidak sinkronan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebabkan tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai berbagai kebijakan di bidang pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup antara kewenangan pusat dan daerah.

Setelah era otonomi daerah dalam menerapkan kebijakan perimbangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang awalnya bersifat sentralistik kemudian berubah menjadi desentralistik setelah diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemrintah Daerah (Pemda) dan di ganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda telah memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Akan tetapi dampaknya orientasi pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak mengutamakan unsur konservasi dan kelestarian ekosistem (Nugraha, 2007: 217-226).

Apabila kegiatan usaha pertambangan batu gamping mengabaikan kelestarian kelautan, hutan dan lingkungan, maka tidak sesuai dengan pasal 33 (ayat 4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Akan tetapi pada prakteknya apa yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ternyata jauh dari harapan, karena telah terjadi banyak kerusakan hutan di Negara Indonesia selama ini salah satu pemicunya adalah permasalahan hukum dan kebijakan atas sumber daya alam itu sendiri seperti kebijakan pemberian izin yang terlalu mudah, sehingga banyak kegiatan usaha batu gamping yang melakukan eksploitasi secara besar-besaran sehingga merusak hutan, hutan menjadi gundul, terdapat banyak gua raksasa yang tidak direklamasi setelah dikeruk batu gampingnya yang pada akhirnya berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat setempat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai pertambangan batu gamping, karena kegiatan industri pertambangan batu gamping ini merupakan hal baru di Kabupaten Buton Tengah. Dari uraian di atas, menjadi persoalan adalah bagaimana Pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah memberikan rekomendasi pertambangan batu gamping dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah?

Basis Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai tujuan sebagai penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya (Jones, 1993). Artinya pembangunan kesejahteraan sosial didesain untuk memenuhi kebutuhan publik yang banyak, untuk sasaran utamanya adalah mereka yang masuk kelompok kurang beruntung misalnya kelompok rentan dan marjinal, anak-anak dan wanita korban kekerasan, anak jalanan, pekrja anak, serta orang miskin. Di negara-negara maju, terutama yang menganut ideologi ‘kesejahteraan negara’ (welfare state), pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud dari kewajiban negara (state obligation) dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Melihat apa yang disampaikan Jones ketika ditarik pada level pemerintah daerah bahwa kesejahteraan masyarakat itu pada level memenuhi kebutuhan publik bukan pada level pemenuhan kebutuhan elit dalam hal ini kebutahan Tambang Batu Gamping.

Selain pemahaman dan komitmen penyelenggara pemerintahan daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial masih belum solid, faham neo-liberalisme yang mengedepankan kekuatan pasar, investasi modal finansial, dan pertumbuhan ekonomi agregat dianggap lebih menjanjikan kemakmuran dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan sosial yang mengedepankan keadilan sosial, investasi sosial dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia. Kesejahteraan dan keadilan merupakan kata kunci dari sebuah bangunan masyarakat sipil (civil society) yang gilang-gemilang. Dalam membangun masyarakat seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya pemenuhan hak sipil dan politik, tetapi juga pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Basis Pemahaman penghancuran wilayah pesisir & pulau-pulau kecil

Pada Juni 2014, Badan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (UN FAO) telah menerbitkan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil Dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Kemiskinan (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication). Nelayan dan masyarakat pesisir harus mendapatkan konsultasi publik dan memiliki hak persetujuan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang akan berdampak kepada masyarakat dan juga sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keputusan tersebut mencakup keputusan perizinan tambang, pendirian proyek-proyek skala besar dan pembuangan limbah yang akan mempengaruhi penghidupan masyarakat.

Apa yang disampaikan oleh Badan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (UN FAO) telah menerbitkan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil Dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Kemiskinan, penulis menduga tidak sejalan dengan realitas yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, dalam hal masyarakat mendapatkan konsultasi publik, memiliki hak atas persetujuan?

Poros Maritim yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak diletakkan sebagai komoditas ekonomi untuk di eksploitasi. Lebih lanjut wilayah laut dan pesisir di Buton Tengah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dengan membangun Pariwisata Pantai Mutira yang sangat modern, penulis menduga dengan beroperasinya tambang batu gamping akan sirna dengan sendirinya ketika limbah dan endapan tambang batu gamping menghampiri Pantai Mutiara yang merupakan kebanggaan masyarakat Buton Tengah.

Basis Fokus Program Prioritas Pemerintah Buton Tengah

Di muat oleh salah satu media lokal sulawesi Tenggara, Bupati Buton Tengah, Samahudin, mengatakan ketujuh program prioritas program kerja Pemerintah Buton Tengah tersebut, yaitu peningkatan infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah, peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan perekonomian daerah seperti pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah (pertanian, perikanan, parawisata dan investasi). Selanjutnya pembangunan sarana dan prasarana perkantoran, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Dari hasil analisis dilakukan oleh penulis, menduga dari ketujuh program yang diprioritaskan oleh oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, maka menjadi 8 prioritas program kerja yaitu yang kedelapan memberikan rekomendasi terhadap perizinan Tambang Batu Gamping di Buton Tengah.

Untuk Tahun 2019 pemerintah Kabupaten Buton Tengah memprioritaskan ketujuh bidang tersebut, dengan tujuan tidak lain adalah untuk menciptakan Buton Tengah yang mandiri dan sejahtera. Namun hingga berakhir Tahun 2019 kebanyakan hanya berkutak katik dengan pembangunan infrastruktur? Apakah Program yang 6 di atas dilupakan begitu saja atau memang prioritas dalam sebatas ucapan atau janji-janji manis? Ditambah dengan kotak katik memberikan izin rekomendasi pertambangan batu gamping? Hal tersebut diatas seharusnya masyarakat sudah bisa mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh pasangan SAMATAU dalam 2 Tahun kepemimpiannya?

Penulis justru berharap pembangunan manusia merupakan hal yang penting untuk dijadikan prioritas Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia sangat berkaitan erat. Makna dan tujuan dari pembangunan manusia sangat mulia, diharapkan dengan manjadinya DOB Buton Tengah yang mempunyai kewenangan secara mandiri mengelolah anggran pendapatan belanja daerah (APBD) ini akan lebih mengahsilkan masyarakat baru yang mandiri, inovatif, kreatif, handal, dan berdaya saing. Dan ini di butuhkan edukasi atau pelatihan secara intensif kepada masyarakat dengan melibatkan dari berbagai pihak baik praktisi, akademisi dan lain lain yang terkait.

Masyarakat awan terkadang tidak tahu bahwa apakah anggran pendapatan belanja daerah (APBD) itu hanya untuk infrastruktur? Atau ada untuk porsi yang lain misalnya untuk pembangunan manusia? Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Apabila di edukasi maka SDM di berdayakan secara optimal maka suatu saat nanti masyarakat Buton Tengah tidak lagi menjadi manusia menunggu sumbangan/bantuan dari pemerintah dan pihak lain.

Saat ini Buton Tengah dalam kondisi pembangunan infrastruktur yang masif dan utama, tapi indeks pembangunan manusia (IPM) Buton tengah yang paling rendah di Sulawesi Tenggara (Buton Tengah Dalam Angka 2019; Hal 170). Lebih lanjut persentase penduduk miskin terbesar kedua di provinsi Sulawesi Tenggara (Buton Tengah dalam Angka 2019; hal 162). Lalu dengan fenomena ini apakah kita akan tutup mata, mau dibawa kemana daerah ini. Melihat kenyataan ini marilah kita memberihkan masukan secara real, intensif pada Pemerintah Daerah Buton Tengah agar mereka dapat menyampaikan dan mengimlementasikan apa yang mereka inginkan dan cita-citakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Buton tengah secara totalitas. UU nomor 16 Tahun 2014 berharap penuh agar Buton Tengah menjadi mandiri sehingga masyarakatnya bisa berdaya saing sehingga menjadi kekuatan ekonomi Pemerintah Buton Tengah.

Penjelasan yang singkat tentang kondisi hidrologi yang akan menjadi kawasan pertambangan batu gamping di Kecamatan Mawasangak dan Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, basis kesejahteraan sosial, basis pemahaman akan tambang, basis pemahaman penghancuran wilayah pesisir & pulau-pulau kecil, basis fokus program prioritas pemerintah Buton Tengah. Pemerintah Daerah Buton Tengah harus memahami dalam konteks kesejahteraan Masyarakat jangan dalam konteks kapital.

Kapital yang paling berpengaruh adalah kapital kultural yang hadir dalam penyusunan yang disatukan dalam institusi tertentu (incorporated disposition) (Brubaker, 1985). Untuk itu penulis berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah fokus pada nilai nilai yang menjadi tuntutan peningkatan kesejahteran masyarakat bukan membuat Gua Raksasa akibat dari Tambang Batu Gamping, cukup dengan icon Buton Tengah Negeri Seribu Gua jangan lagi di Tambah dengan Gua Raksasa akibat tambang batu gamping.

  • Bagikan