0%
logo header
Senin, 10 Januari 2022 23:10

Pemilik Lahan Bendungan Karalloe Minta Ganti Rugi yang Sesuai

Arnas Amdas
Editor : Arnas Amdas
Puluhan warga yang lahannya dibangun Bendungan Karalloe melakukan aksi unjukrasa, Senin (10/01/2022).
Puluhan warga yang lahannya dibangun Bendungan Karalloe melakukan aksi unjukrasa, Senin (10/01/2022).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Puluhan warga yang memiliki lahan di Bendungan Karalloe, Gowa, Sulawesi Selatan melakukan aksi damai dengan membentangkan sejumlah spanduk bernada protes ke Pemerintah, Minggu (09/01/2022).

“Pak Jokowi tolong lahan kami belum dibayar,” tulis warga dalam bentangan spanduk itu.

Warga juga meminta keadilan untuk tanah milik mereka. “Tanah kami dirampas, kami hanya butuh keadilan, tolak mafia tanah dari pompengan,” ujar Hj Suri salah seorang warga yang melakukan aksi protes saat ditemui Republiknews.co.id, di lokasi Bendungan Karalloe.

Baca Juga : Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Karalloe, Bupati Adnan: Bantu Petani di Jeneponto

Kami meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo agar lahan yang sejatinya diresmikan tahun lalu itu dibayar dengan harga yang sesuai.

Selain itu, ia mengaku lahan yang ingin dibayar oleh pihak terkait hanya satu petak saja padahal kata dia, lahan yang ia miliki ada dua petak.

“Itu sawah di Biring Bulu, dua petak kenapa hanya satu yang diukur padahal seharusnya ada dua yang diukur anehnya, kedua petak itu diklaim dan hanya satu petak yang ingin dibayarkan,” tuturnya.

Baca Juga : Andi Sudirman Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Karalloe di Gowa-Jeneponto

“Sejak lahan itu dialih fungsikan menjadi bendungan, sumber mata pencaharian kami hilang,” sambungnya.

Alhasil, kondisi yang dialaminya saat ini sangat memprihatinkan lantaran hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

“Mata pencaharianku hilang pak, inimi yang saya tunggu pak, tujuh tahun tidak dapat penghasilan,” ucap Suri sambil berteriak histeris.

Baca Juga : Pembayaran Pembebasan Lahan Bendungan Karalloe Dilakukan Bertahap

Apalagi saat ini ia merasa bingung memikirkan pembayaran sekolah untuk anak-cucunya kelak apabila lahannya belum dibayar oleh Pemerintah.

“Itumi bagaimana anak-anakku dan cucuku nanti kalau tidak dibayar sesuai dengan harga,” tutur Suri sembari menyeka air matanya.

Bendungan Karalloe yang baru Diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan November 2021 lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Husain Sitaba, ia menuntut pihak Balai Pompengan Kabupaten Gowa agar melakukan transparansi harga dan menyesuaikan luas lahan yang dinilai merugikan.

Baca Juga : Dijadwalkan Dihadiri Presiden Jokowi, Adnan Harap Bendungan Karalloe Segera Diresmikan

“Ada beberapa dokumen diubah. Seperti luas tanah yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),” bebernya.

Maka dari itu, ia curiga adanya dugaan praktek mafia tanah di tubuh Balai Pompengan yang bermain. “Mereka tidak mau terus terang berapa harganya bahkan nilai jualnya diubah. Seperti harga Rp 150 juta dinaikkan lagi Rp 175 juta dengan dasar itu otomatis harga yang dipatok tak sesuai,” kata Husain.

Hal yang sama juga dialami H. Sunu, warga yang bermukim di Desa Paitana di Jeneponto itu  sangat kecewa karena lahan yang ia miliki dilokasi itu juga belum dibayar padahal lahan yang ia miliki mempunyai bukti surat kepemilikan tanah.

Baca Juga : Dijadwalkan Dihadiri Presiden Jokowi, Adnan Harap Bendungan Karalloe Segera Diresmikan

“Lahanku juga belum dibayarkan, saya punya bukti sertifikat,” ungkapnya sambil memperlihatkan sertifikatnya.

Ia pun sudah mencoba beberapa kali meminta apa alasan pihak Pompengan sehingga harga yang ditawarkan tak sesuai.

Namun pihak Pompengan tetap bersikukuh tak ingin menyebutkan berapa nilai dari harga lahan yang sebenarnya, malah kata dia, pihak Pompengan mengatakan tidak usah kita tahu.

Baca Juga : Dijadwalkan Dihadiri Presiden Jokowi, Adnan Harap Bendungan Karalloe Segera Diresmikan

Dengan dalih seperti itu sehingga ia beserta warga yang memiliki lahan dilokasi itu bersikeras tak ingin menerima biaya ganti rugi karena tak sesuai.

Meski demikian, puluhan warga yang melakukan aksi protes itu sudah melakukan berbagai upaya hukum dengan mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Kabupaten Gowa.

“Kami sudah melakukan upaya hukum dengan pengacara di Pengadilan Sungguminasa. Sudah tiga kali ikut sidang,” terang Sunu.

Baca Juga : Dijadwalkan Dihadiri Presiden Jokowi, Adnan Harap Bendungan Karalloe Segera Diresmikan

Sementara itu, pihak Pengelola Halimah enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

“Masih ada atasan saya dan pimpinan yang lebih berwenang. Datang saja ke BBWS Pompengan Jeneberang. Maaf, ini juga hari libur dan waktu istirahat. Mohon maaf sekali,” akunya.

Halimah juga beralasan jika tanggungjawabnya selama ini hanya sekedar tugas. “Saya akan kena teguran kalau saya menyalahi apa yang telah di perintahkan atasan karena saya sendiri bekerja atas dasar surat tugas dari atasan bukan atas kemauan saya,” imbuhnya.

Penulis : Nurul Gaffar
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998