Pemkab Gowa akan Maksimalkan Pendataan Masyarakat Pra Sejahtera Lewat DTKS

  • Bagikan
Penjabat Sekda Gowa, Kamsina.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa akan terus membenahi seluruh data masyarakat pra sejahtera untuk tercover dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Kamsina mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan pertemuan bersama seluruh camat di 18 kecamatan dan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Hal ini penting sebab keduanya sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di lapangan dan mitra kecamatan itu sendiri.

“Hari ini kita rapat bersama para camat dan TKSK nya untuk memperbaiki data-data DTKS khususnya bagi penerima BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai,” ungkapnya saat memimpin Rapat Persamaan Persepsi Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Kamis (14/10/2021).

Kamsina mengungkapkan, tugas TKSK adalah selalu berkoordinasi dengan kecamatan mengenai persoalan kesejahteraan sosial salah satunya membicarakan terkait bantuan pangan non tunai (BPNT). Sehingga dirinya meminta camat atau TKSK segera memasukkan data e-warung yang berjalan di desa dan kelurahannya yang bekerjasama dengan program BPNT ini.

“Tidak ada permasalahan di lapangan, hanya saja ada beberapa data yang perlu diperbaiki dan TKSK selalu berkoordinasi dengan camatnya. Kami meminta agar segera dimasukkan ke Dinsos terkait data e-warung yang berjalan di lapangan,” jelasnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Pkt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Firdaus menyebutkan, hingga saat ini masyarakat Kabupaten Gowa yang terdaftar dalam DTKS per 2020 sebanyak 73.979 orang dan terdiri atas jenis program bantuan berbeda. Antara lain pada Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 16.641 orang, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 31.682 penerima manfaat, sedangkan BPNT 25.656 penerima.

“Selain TKSK ini terdapat juga pendamping PKH, penyuluh sosial, operator SiksNG jadi jika ketiga ini bersatu maka insyaallah tidak ada lagi masyarakat rentan yang tidak masuk dalam DTKS,” ungkapnya.

Ia mengatakan, setiap kecamatan memiliki satu TKSK sehingga jumlahnya sebanyak 18 orang yang tersebar di 18 kecamatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan seluruh persoalaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan camat termasuk perangkat desa dan kelurahan.

“Tugas TKSK adalah mengkoordinasikan seluruh persoalan kegiatan kesejahteraan sosial dengan camat di wilayahnya sehingga TKSK harus pro aktif dan wajib melakukan pendampingan serta membantu pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial,” katanya.

Ia mengaku rapat ini dilakukan untuk penyamaan persepsi karena tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat baik di desa maupun kelurahan tidak masuk dalam DTKS, sehingga melalui surat dari Menko PMK agar warga rentan didaftarkan dalam DTKS.

“Pengusulan dalam DTKS tentu ada mekanismenya termasuk melalui musyawarah desa sehingga perlu dilakukan verifikasi lapangan apakah layak atau tidak masuk dalam DTKS ini,” jelasnya. (Rhy)

  • Bagikan