REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Ratusan warga Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong kembali menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran bantuan yang dilakukan di Kantor Lurah Lembang Parang, berlangsung mulai pukul 10.00 hingga sekitar pukul 13.00 Wita. Dalam proses penyalurannya pun telah sesuai prosedur.
Pendamping PKH Barombong Wahidah mengatakan, untuk pencariannya kali ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Lembang Parang sebanyak 188 penerima. Namun, hanya 54 penerima yang datang melakukan pencairan. Sehingga, penerima manfaat yang tidak melakukan pencairan hari ini akan diarahkan untuk dilakukan di agen-agen, atau mesin ATM.
Baca Juga : Gandeng Media, Bawaslu Sulsel Perkuat Kinerja Kehumasan Jelang Pilkada Serentak 2024
“Tadi itu yang datang hanya sekitar 50-an orang. Ini karena pengaruh cuaca hari ini, proses pencarian itu kita lakukan di mesin EDC yang sudah kita siapkan dengan menggunakan kartu bantuan yang dipegang oleh masing-masing penerima,” terangnya saat dikonfirmasi, Rabu, (07/02/2024).
Ia menyebutkan, untuk jumlah dana bantuan yang diterima pun berbeda-beda atau tergantung kategorinya. Misalnya, keluarga yang memiliki anak dengan sekolah jenjang SD menerima sebesar Rp225 ribu, kemudian SMP Rp335 ribu, dan SMA Rp500 ribu.
“Jadi tiap orang itu jumlahnya beda. Bahkan tadi ada beberapa yang menerima Rp1,2 juta karena dia memiliki anak sekolah dan lansia,” jelasnya.
Baca Juga : Surya Paloh Imbau Kader NasDem Solid Menangkan Duet ASS-Fatma di Pilgub Sulsel 2024
Wahida mengaku, dalam proses penyalurannya pun dilakukan sesuai prosedur. Mulai dari melakukan koordinasi dengan camat hingga kelurahan setempat. Olehnya, saat pelaksanaan penyaluran bantuan dihadiri pendamping PKH, serta diawasi jajaran petugas keamanan dalam hal ini Babinkamtibmas.
Bahkan, untuk mengantisipasi penyalahgunaan penyaluran bantuan di tengah pelaksanaan Pemilu 2024, pembagian penyaluran juga dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dari Bawaslu Kabupaten Gowa agar dilakukan pengawasan.
“Penyalurannya tadi juga diawasi, ada Pak Bimnas Barombong, ada pak sekcam, ada ibu lurah setempat juga yang memang murni hanya mendampingi. Bahkan di dalam ruangan itu ada dua Panwas Bawaslu yang mengawasi kami. Semuanya pun sudah kami koordinasikan,” katanya.
Baca Juga : Lewat CSR Penanaman Mangrove di Berbagai Daerah, Yamaha Indonesia Upayakan Reduksi Emisi Karbon
Lanjutnya, penyaluran program bantuan biasanya memang disalurkan di kantor kelurahan setempat, termasuk bantuan PKH. Bahkan, di tengah-tengah kondisi pemilu tahun ini pun penyaluran bantuan diwajibkan di kantor kelurahan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan penyaluran bantuan.
“Semua bantuan dalam bentuk apapun itu diarahkan ke kelurahan setempat untuk menetralkan situasi. Karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga dialihkan ke kantor kelurahan,” tegasnya.
Terpisah, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Lembang Parang Saribulan Daeng Cora mengatakan, sebelum penyaluran bantuan, tim penyalur bantuan sosial terlebih dahulu memberitahukan jika akan dilaksanakan penyaluran PKH pada Rabu besok (hari ini).
Baca Juga : Penguatan Produk Hukum Daerah, Bapemperda DPRD Sulsel Hadiri Rakornas di Kaltim
“Sebelumnya juga pendamping sudah beritahu ke kami. Makanya kami datang untuk mengawasi dan memantau. Dari Bawaslu Gowa itu yang hadir tadi ada tiga panwascam dan saya sendiri sebagai PKD,” terangnya.
Proses penyalurannya pun dilakukan mulai awal hingga selesai. Keterlibatan pengawas Bawaslu dalam penyaluran bantuan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang di situasi pemilu seperti ini.
“Kami menemukan dalam penyalurannya tidak ada yang salah atau pun ada unsur kampanye. Semua sudah sesuai prosedur, karena ini di kantor kelurahan, makanya ibu lurahnya harus ada juga,” katanya.
Baca Juga : Penguatan Produk Hukum Daerah, Bapemperda DPRD Sulsel Hadiri Rakornas di Kaltim
Lanjutnya, karena tahun ini pelaksanaan penyaluran bantuan berada di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu sehingga semua aktivitas pemerintahan maupun kampanye harus diawasi dan pantau. Mulai dari pembagian bantuan sosial, kampanye dan pembagian lainnya untuk mengantisipasi tidak adanya kecurangan.
“Dalam penyaluran PKH tadi juga tidak ditutup-tutupi karena pintu ruangan tetap dibuka. Kami juga mengawasi sejak awal sampai akhir,” katanya.
Terpisah, Warga Biring Balang Daeng Bulan mengatakan, dalam pencarian PKH yang diterima hari ini murni hanya pengambilan dana bantuan. Tidak ada unsur menerima bantuan dalam bentuk lainnya.
Baca Juga : Penguatan Produk Hukum Daerah, Bapemperda DPRD Sulsel Hadiri Rakornas di Kaltim
Bahkan saat mengambil dana bantuan di kantor kelurahan, pelaksanaannya diawasi langsung Tim Panwas dan PKD dari Bawaslu. Termasuk dari unsur Bimnas.
“Tidak ada pembagian lain, saya murni hanya menerima uang PKH yang saya gesek dari mesin. Kartu KK yang disetor untuk mengecek saldo bantuan yang diterima melalui nomor KK, makanya setelah saya terima uangnya KK nya juga langsung dikembalikan ji,” terangnya.
Untuk jumlah bantuan yang diterima pada pencarian tahap ini sebesar Rp250 ribu.
Baca Juga : Penguatan Produk Hukum Daerah, Bapemperda DPRD Sulsel Hadiri Rakornas di Kaltim
“Sisa satu memang anak sekolah ku, makanya Rp250 ribu. Bantuan ini kami terima per tiga bulan atau tiga kali setahun. Bantuan ini sangat membantu kami,” tutupnya.
