0%
logo header
Selasa, 24 Januari 2023 22:51

Perluasan Pembangunan Pelabuhan MNP Rampas Sumber Kehidupan Perempuan Pesisir dan Nelayan

Chaerani
Editor : Chaerani
Sejumlah perempuan pesisir dan nelayan tradisional bersama SP Anging Mammiri melakukan Aksi Pembentangan Spanduk, di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (24/01). Aksi ini dalam rangka meminta pemerintah menghentikan perluasan pembangunan pelabuhan MNP. (Dok. SP Anging Mammiri)
Sejumlah perempuan pesisir dan nelayan tradisional bersama SP Anging Mammiri melakukan Aksi Pembentangan Spanduk, di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (24/01). Aksi ini dalam rangka meminta pemerintah menghentikan perluasan pembangunan pelabuhan MNP. (Dok. SP Anging Mammiri)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pembangunan Pelabuhan Makassar New Port (MNP) yang terus dilakukan perluasan masuk semakin berdampak pada mata pencarian perempuan pesisir dan nelayan tradisional disekitar pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

Salah satu perempuan pesisir Talo mengatakan, aktivitas reklamasi pada pembagunan pelabuhan MNP berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan. Jika dulunya hasil tangkapan bisa didapatkan sekitar 14 kg per hari, saat ini hanya bisa mendapatkan 2 kg per hari. Kondisi ini pun tentunya akan berdampak pada pendapatan nelayan.

“Sebelum reklamasi, pendapatan nelayan di Tallo mencapai Rp300 ribu hingga Rp500 ribu perhari dari hasil penjualan kepiting, kerang, udang. Tapi sekarang pendapatan nelayan tidak menentu, kadang dapat Rp 100 ribu per hari, kadang juga tidak mendapat apa-apa,” kata Ibu Talo di sela-sela melakukan Aksi Pembentangan Spanduk, di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (24/01/2023).

Baca Juga : Gelar Seminar Nasional Arbitrase, Fakultas Hukum Unhas Siap Bermitra dengan BANI

Aksi yang dilakukan sejumlah perempuan pesisir dan nelayan tradisional ini dalam rangka mengawal proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Proses RDP ini melibatkan perempuan pesisir dan nelayan tradisional bersama Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri yang selama ini mendampingi dan mengawal proses advokasi reklamasi MNP, juga melibatkan instansi terkait berdasarkan hasil kesepakatan RDP pada 12 Oktober 2022.

Situasi tersebut diatas menunjukkan bahwa proyek pembangunan atas nama kesejahteraan rakyat dan kebijakan yang dilahirkan oleh negara belum menjawab akar persoalan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Bahkan justru melahirkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan ketimpangan gender.

“Sehingga kami sebagai perempuan pesisir menuntut adanya pemulihan hak kami, hentikan perampasan ruang kelolah nelayan,” tegas Ibu Salo.

Baca Juga : 70 Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika Rutan Makassar Ikut Program Rehabilitasi Medis

Perempuan Pesisir lainnya Ramlah menambahkan, PT. Pelindo sebagai pelaksana proyek dalam pembangunan MNP ini harus memenuhi janjinya. Apalagi perjuangan yang dilakukan perempuan pesisir dengan nelayan tradisional yang ada di Tallo telah mereka lakukan sejak 2017 lalu.

“Kita sudah berjuang sejak 2017, namun hingga kini belum ada itikad baik dari perusahaan atas kondisi kemiskinan yang kami alami,” ungkapnya.

Sementara Ketua Badan Eksekutif SP Anging Mammiri Suryani mengaku, dampak dari penurunan pendapatan nelayan tentunya membuat perempuan harus bekerja dan berpikir ekstra untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih karakteristik laut yang diidentikkan dengan maskulinitas, seringkali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan. Akibatnya perempuan nelayan tidak pernah menjadi sasaran penerima manfaat dari berbagai program
pemberdayaan dan perlindungan nelayan.

Baca Juga : Event Beautiful Malino Berhasil Masuk KEN Kemenparekraf 2023

“Ada kurang lebih 50 perempuan nelayan di Tallo, tidak mendapatkan kartu jaminan asuransi nelayan, bantuan perahu dan mesin. Sementara mereka beraktivitas di laut sama seperti nelayan laki-laki. Sejak 2017 hingga sekarang, perempuan pesisir bersama nelayan tradisional bersuara menolak pembangunan MNP,” ujarnya.

Ia menegaskan, berbagai upaya advokasi telah dilakukan perempuan untuk menuntut negara, dan pihak perusahaan PT Pelindo IV sebagai pelaksana proyek MNP agar menghentikan perluasan proyek MNP, dan melakukan pemulihan hak terhadap perempuan pesisir dan nelayan tradisional. Salah satunya, dalam RDP yang telah dilakukan pada 12 Oktober 2022 lalu, PT Pelindo IV dan pemerintah bersepakat mengakomodir tuntutan perempuan pesisir dan nelayan tradisional untuk pemulihan hak lingkungan dan hak ekonomi.

PT. Pelindo IV terus menawarkan CSR berupa pelatihan kelompok usaha bagi perempuan, sedangkan Dinas Kelautan Provinsi Sulsel menawarkan bantuan perahu 5 GT (Gross Ton) ke nelayan tradisional, sementara nelayan tradisional hanya menggunakan perahu katinting 2 GT. Sehingga dinilai tawaran solusi oleh pemerintah dan PT. Pelindo Region Makassar tidak menjawab persoalan nelayan untuk keberlanjutan hidup mereka,

Baca Juga : Kadivyankum Kanwil Kemenkumham Sulsel Tekankan Target Serapan Anggaran Triwulan Pertama Tercapai

“Pemerintah dan PT. Pelindo IV tidak serius menyelesaikan persoalan kerugian yg dialami oleh perempuan Pesisir dan nelayan tradisional yang terdampak dari pembangunan Pelabuhan MNP ini. Masalah ini harusnya diadukan dan diselesaikan di tingkat nasional, presiden dan instansi terkait, termasuk Kementerian BUMN, Perhubungan, dan pihak terkait lainnya harus menindaklanjuti persoalan ini,” tegas Suryani.

Dalam aksi tersebut perempuan pesisir dan nelayan tradisional bersama SP Anging Mammiri menyuarakan tiga tuntunan penting. Pertama, meminta untuk menghentikan perluasan pembangunan pelabuhan MNP yang telah merampas ruang kelola perempuan pesisir dan nelayan tradisional. Kedua, PT. Pelindo IV harus memenuhi janjinya dalam pemulihan hak perempuan pesisir dan nelayan tradisional. Selanjutnya, ketiga negara harus mengakui identitas perempuan sebagai nelayan.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646