0%
logo header
Senin, 20 Desember 2021 02:24

PMII Nusantara Gelar Sholat Ghoib untuk Ketum PB PMII, Ada Apa?

Falihin
Editor : Falihin
PMII Nusantara yang sedang melaksanakan sholat ghoib di kantor PB PMII, Minggu (19/12/2021).
PMII Nusantara yang sedang melaksanakan sholat ghoib di kantor PB PMII, Minggu (19/12/2021).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Kader-kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari berbagai cabang dan koordinator cabang Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia yang menamakan diri PMII Nusantara menggelar sholat ghoib di kantor PB PMII, Minggu (19/12/2021).

Hal ini mereka lakukan untuk mendoakan Ketua Umum (Ketum) PB PMII Abdullah Syukri yang dikabarkan hilang setelah tidak menghadiri undangan kegiatan Debat Konstitusi di kantor PB PMII.

Pimpinan rombongan PMII Nusantara Awal Madani mengungkapkan, Ketum PB PMII sampai sekarang masih tidak dapat dihubungi dan dikabarkan hilang sejak tanggal 13 Desember 2021.

Baca Juga : Kadis Pendidikan Buteng Ajak Semua Pihak Tingkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

“Inisiatif kader melakukan sholat ghoib dan do’a bersama adalah agar Ketua Umum PB PMII segera ditemukan,” ungkapnya.

Menurut Awal, saat ini harapan dan do’a masih terus digaungkan agar Ketum PB PMII tersebut dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan dapat membersamai kembali seluruh kader PMII.

Untuk diketahui, Ketum PB PMII Syukri sampai saat ini belum dapat dihubungi dan dikabarkan hilang pasca munculnya tuntutan kader PMII Nusantara atas tindakan inkonstitusional PB PMII, diantaranya adalah :

  1. Memilih anggota tim formatur bukan dari forum Kongres.
    Padahal dalam BAB VI ART Tentang susunan pengurus, tugas , dan wewenang ( Pasal 18, Butir 8, poin a dan b ) telah jelas tertuang bahwa Tim formatur di pilih di forum kongres yang memperhatikan keterwakilan region. Namun yang dilakukan oleh Ketua umum terpilih Abdullah syukri adalah dengan langsung melakukan veto beberapa region di luar forum kongres.
  2. Melakukan rekruitmen kepengurusan PB PMII bertentangan dengan AD/ART, ( Tertuang dalam ART BAB VI, Pasal 18 Butir 9, tentang persyaratan Pengurus Besar ), diantaranya :
    a. Menempatkan beberapa struktur tanpa menggunakan surat rekomendasi dari cabang maupun PKC asal,
    b. Merekrut BPH diluar cabang yang dilegitimasi oleh PB PMII.
    c. Merekrut BPH yang BELUM melaksanakan PKL dan PKN
    c. Merekrut beberapa anggota BIRO PB PMII yang hanya memiliki jenjang tingkatan kaderisasi MAPABA dan PKD .
  3. Mempersulit kaderisasi PKL di beberapa cabang yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kaderisasi PKL, dan memuluskan cabang yang belum memenuhi syarat melaksanakan kaderisasi PKL dengan alasan walaupun menabrak aturan, kaderisasi harus fleksibel.

Baca Juga : Hadiri Penamatan TK Sekecamatan Mawasangka, Ini Pesan Ketua TP-PKK Buteng

4.Pengusulan SK PKC maupun PC yang tidak mendapat respon selama 7 bulan, walaupun telah melakukan koordinasi berkali-kali bahkan sampai langsung ke Kantor PB PMII di jakarta dalam kurun waktu tersebut, namun PB PMII menambahkan syarat lain yang bertentangan dengan Adart dan PO sehingga menjadikan syarat tambahan tersebut sebagai alasan bahwa ada syarat yang belum terpenuhi.

Hingga berita ini diterbitkan, mereka masih menunggu kehadiran Ketum PB PMII Abdullah Syukri di kantor PB PMII. Mereka telah menduduki kantor PB PMII sejak tanggal 13 Desember 2021. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646