REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Panitia Khusus (Pansus) gelar pembahasan gambaran umum Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Makassar tahun 2017.
Dalam pembahasan tersebut turut hadir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan hasil realisasi capaian kerja di Ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Jumat (27/04/2018).
Laporan kepala Dinas Pekerjaan Umum tahun 2017, M.Ansar mengatakan dalam hal ini telah mengalokasikan anggaran sebesar 600,4 Miliyar lebih dengan realisasi sebesar 507 Miliyar lebih atau setara 84,4 persen.
Baca Juga : DPRD Makassar Gelar Paripurna LKPJ 2017
“Dari anggaran tersebut terdiri dari 5 program rutin dan 13 program utama,” tuturnya.
Adapun pemaparan Laporan Kepala Dinas Penataan ruang Kota Makassar, Ahmad kafrawi menjelaskan Dinas tata ruang mengelola anggaran sebesar 6,87 Miliyar dengan realisasi sebesar 5,78 Miliyar setara 73,87 Persen anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 program rutin dan 3 program utama, yaitu program perencanaan tata ruang dengan pencapaian target kinerja 631 juta lebih dengan realisasi 91 juta lebih. kemudian program pemanfaatan ruang dan bangunan.
Pada tahun 2017, dijelaskan adanya perubahan kebijakan pendistribusian dan urusan pemerintah sehingga penugasan Dinas penataan ruang kota Makassar menjadi sangat kecil.
Baca Juga : Pansus LKPJ DPRD Makassar Gelar Rapat Pencapaian Hasil Kerja SKPD
“Penugasan menyangkut penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dialihkan kepada Dinas perizinan dan PTSP. selain itu, ada pula yang seharusnya menjadi tugas dinas tata ruang yakni fasum fasos dialihkan pula oleh SKPD lain sehingga kegiatan dinas tata ruang menjadi sangat kecil,” ungkapnya.
Program yang terakhir yaitu pengendalian pemanfaatan ruang dengan realisasi 5.452 bangunan telah memiliki IMB. Dengan demikian dinas tataruang dan bangunan memiliki capaian kerja sebesar 115,9 persen.
Sementara Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Makassar, Andi Bakti Maruni mengatakan mengalokasikan anggaran sebesar 18 milyar untuk tahun 2017 dengan 5 program
Baca Juga : Pansus LKPJ Gelar Rapat Pembahasan Gambaran Umum Pertama
Lima program tersebut diantaranya program ruang kondusif persegi realisasi 5 persen, program pengembangan perumahan realisasi 273 dengan target 300 unit pencapaian 91 persen, program lingkungan sehat perumahan realisasi 2 lingkungan pencapaian 100 persen dan dijelaskan program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah tidak dilaksanakan pada tahun 2017.
“program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah tahun 2017 tidak dilaksanakan karena terkait UUD 23 berakhir pada tupoksi dinas bangunan gedung pemerintah,” jelasnya.
Secara keseluruhan total capaian kerja Dinas Perumahan Dan Pemukiman sebesar 12 persen
Baca Juga : Pansus LKPJ Gelar Rapat Pembahasan Gambaran Umum Pertama
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Anggaran tahun 2017 sebesar 33 Miliyar lebih dengan realisasi sebesar 18,3 Miliyar lebih atau 55,6 persen.
Program pertama tahun 2017, logistik target 95 persen realisasi 100 persen. Program kedua pencegahan dan kesiapsiagaan target capaian 128 persen Target 60 persen realisasi 54 persen capaian 90,60 persen.
“Untuk penganggulangan bencana mendapatkan Dana hibah sebesar 15 Milyar. Dari perencanaan 2017, sisanya untuk pembangunan fisik 2018, jelasnya.
