REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menutup rangkaian pelaksanaan resesnya untuk masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 pada Senin (23/2/2026). Ia menemui masyarakat di Jalan Manunggal, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Sebelumnya, legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu telah menggelar reses di delapan titik berbeda lainnya. Beragam aspirasi masyarakat pun telah dijaring untuk kemudian ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait.
Khusus di titik pamungkas di Kelurahan Maccini Sombala ini, antusiasme warga terbilang tinggi. Mereka pun berbondong-bondong datang menyambut kedatangan Edward Horas.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Gali Masukan Pemkot Parepare Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hadir perwakilan Lurah Maccini Sombala, para ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan pemuda, serta pihak Babinsa dan Binmas setempat. Mereka menyatu di acara tersebut sambil menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Edward Horas.
Kali ini, aspirasi yang disampaikan lebih beragam. Warga di Kelurahan Maccini Sombala meminta dilakukan pengelolaan atau pengendalian sedimentasi pada kanal di wilayah tersebut.
Tujuannya, untuk mencegah pendangkalan, menjaga kapasitas tampung air, dan mencegah banjir yang sering menghantui warga setempat. Dengan pengelolaan sedimen yang baik, fungsi kanal sebagai sarana pengaliran maupun penggunaan lainnya dapat dipertahankan.
Baca Juga : Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Sulsel Kunjungi Samsat Bulukumba
Selain itu, warga juga meminta pengadaan bank sampah di wilayah Kelurahan Maccini Sombala. Kehadiran bank sampah itu dapat membantu penanganan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mengurangi timbunan sampah di lingkungan, serta meningkatkan kesadaran warga dalam memilah sampah.
“Program ini juga dapat mengubah sampah menjadi bernilai ekonomis dan menciptakan lingkungan bersih, sehat, serta nyaman,” ujar Edward Horas.
Sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu pun merespons semua keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut dengan menjadikan serangkaian hasil reses secara kolektif ini untuk dijadikan referensi dan informasi penting dalam proses dan mekanisme pembahasan perencanaan anggaran bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Jajaki Kerja Sama dengan PGK untuk Perkuat Pendidikan Demokrasi
“Reses ini memang wadah untuk menampung aspirasi yang kemudian akan diperjuangkan menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam pembahasaan APBD mendatang,” demikian Edward Horas. (*)
