REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Aksi penolakan terhadap kebijakan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin masih mendapat sorotan. Salah satunya dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel.
Terbaru, APDESI telah diundang oleh Pj Gubernur untuk berdialog. Hal tersebut dalam rangka mengatasi ketegangan yang muncul akibat surat edaran terkait rencana alokasi anggaran dana desa untuk budidaya tanaman pisang.
Meskipun demikian, Ketua Umum APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi menyangkal kalau dirinya lantas memuji Pj Gubernur pasca pertemuan tersebut.
Baca Juga : Usung Tema Energi Ramah Lingkungan, Pemprov Sulbar bersama PLN Gelar PLN Mobile Sulbar Run 2024
“Kita juga belum melihat apa yang telah dilakukan oleh beliau. Bekerja dulu baru dipuji,” kata Rahayu, Rabu (18/10/2023).
Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap meminta Pj Gubernur meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Sulawesi Selatan karena telah menyebut Sulsel dalam keadaan bangkrut.
“Selama ini kami para kepala desa menyaksikan selama sudah 354 tahun Sulawesi Selatan baik-baik saja dan tidak pernah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan,” tambah Rahayu.
Baca Juga : Ribuan Milenial dan Gen-Z di Gowa Serukan Pilih Hati Damai di Pilkada 2024
“Bahkan selama ini Sulsel 8 tahun berturut-turut tidak pernah lepas WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) sejak tahun 2017,” tutupnya. (*)
