REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE – Tokoh Besar Agama Katolik Selatan Papua Yang Mulia Uskup Agung Merauke Mgr Petrus Canisius Mandagi, MSC mempertanyakan kehadiran personel Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Papua yang menurut laporan masyarakat di wilayah Kimaam Utara-Wanam Kabupaten Merauke Papua untuk melakukan tugas pengamanan harus dibayar oleh masyarakat setempat senilai Rp.30 juta perbulan.
Padahal menurut Uskup Mandagi Brimob sebagai sebuah institusi Kepolisian Negara sudah dibiayai dan diberi tunjangan gaji oleh Negara. Semestinya tidak lagi menerima bayaran masyarakat untuk sebuah misi pengamanan. Namun dalam kenyataannya masih ditemui bahwa untuk sebuah kondisi aman, masyarakat mengumpulkan dana secara swadaya untuk membayar kehadiran Brimob.
Demikian pengungkapan Uskup Agung Merauke setelah melakukan kunjungan kanonik selama sepekan dalam rangka pemberian Sakramen Krisma kepada umat Katolik di wilayah Kimaam Utara, Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke.
Baca Juga : Uskup Mandagi Tekankan Kongres Nasional PMKRI di Merauke Harus Lahirkan Pejuang Kemanusian
“Salah satu kritik saya aparat militer dan polisi ada banyak di sana kenapa sering kali tidak bisa mengamankan? Saya dengar karena saling tunggu satu dengan yang lain sehingga akhirnya didatangkan Brimob. Yang sebenarnya bagi saya tidak perlu karena sudah banyak aparat khusus untuk mengamankan pemabuk-pemabuk di sana dan menjadi aman.
“Cuman lucunya kedatangan Brimob itu harus dibayar oleh rakyat. Jadi mereka harus bayar di sana tiap bulan kalau tidak salah menurut kata mereka (masyarakat, red) Rp 30 juta perbulan dan rakyat kumpul dana supaya Brimob bisa datang dan tinggal di sana,” ungkap Uskup Mandagi kepada wartawan dalam Konferensi Pers yang berlangsung di Pendopo Keuskupan Agung Merauke, Sabtu (21/05/2022).
Uskup Mandagi berencana akan menyampaikan hal itu kepada Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri selaku atasan dari Brimob Polda Papua terkait kehadiran Brimob di wilayah Wanam Kabupaten Merauke yang nota bene harus dibayar oleh masyarakat dengan iuran wajib yang harus dikumpulkan oleh warga. Hal itu menurut Uskup sangat membebankan masyarakat khususnya warga asli Papua yang rata-rata berkehidupan ekonomi kurang mampu.
Baca Juga : Sopir Asal Jeneponto Dilaporkan Tewas Ditembak Tentara OPM di Papua Tengah
“Saya nanti akan tanya Kapolda atau Wakapolda Papua di Jayapura bagaimana itu. Mereka sudah tidak aman kemudian mereka harus bayar untuk mengamankan mereka. Ini pertanyaan besar saya. Bagus anda tulis supaya dipertanyakan. Dan mereka sudah takut bahwa Brimob akan ditarik karena rupanya mereka sudah tidak mampu bayar lagi ini rakyat. Ini yang celaka, tidak aman lagi,” kata Uskup Mandagi.
Tokoh agama Katolik di Selatan Papua itu juga mengakui kerukunan hidup atau toleransi antar umat beragama di wilayah Kimaam Utara yang terjalin baik dan terbina satu dengan yang lainnya. Kerukunan antar umat beragama di wilayah itu menjadi faktor penunjang terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
“Saya melihat juga atau kesan saya persaudaraan antar umat beragama luar biasa. Ini saya puji dan itu juga yang menjamin keamanan. Muslim, Protestan, Katolik dan agama lain mereka rukun di sana. Misalnya kedatangan saya, panitianya bukan hanya orang Katolik, tapi semua agama. Saya sangat terharu melihat kerukunan umat beragama di sana,” ungkap Uskup Mandagi berkesan.
Baca Juga : Usai Tembak Warga, KKB Papua Bakar Sekolah Dasar di Pogapa Intan Jaya
Menanggapi hal itu, Komandan Batalyon D Pelopor Merauke Satuan Brimob Polda Papua Kompol Clief Gerald Philipus Duwith menampik dengan tegas terkait adanya sumbangan atau iuran dari masyarakat untuk membiayai pengamanan yang nilai totalnya mencapai Rp.30 juta. Menurut Kompol Clief Gerald kehadiran Brimob Batalyon Pelopor D Merauke di Wanam atas permintaan masyarakat yang didukung oleh tokoh agama.
“Yang pertama itu tidak benar. Kehadiran kami di sana atas permintaan masyarakat. Ini sudah diklarifikasi bulan lalu oleh salah satu wartawan. Jadi tidak benar, bang. Surat pernyataan untuk mendukung kehadiran juga sudah ada, kesepakatan warga dan saya tegaskan bahwa kami tidak ada pungli-pungli, apalagi anggota saya memalak atau meminta-minta kepada masyarakat. Kami murni karena perwakilan datang ke kantor untuk meminta bantuan.
“Jadi tidak ada seperti itu. Ini kali kedua. Saya sudah konfirmasi langsung pastor di sana juga sudah bertemu dan pastor sendiri yang menyampaikan bahwa kehadiran kami di sana sangat membantu masyarakat. Surat pernyataan serta bukti pernyataan dukungan atas kehadiran kami di Wanam ada di rumah, ada tanda tangan basah oleh masyarakat. Itu permainan-permainan yang tidak benar, bang,” ungkap Danyon Clief Gerald yang dikonfirmasi langsung oleh wartawan melalui sambungan telepon selulernya usai Konferensi Pers, Jumat (21/05/2022).
Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 18,2 Miliar, Sekda Keerom Jadi Tersangka
Kompol Clief Gerald menegaskan jika ada temuan di lapangan bahwa ada pihak yang meminta sumbangan dari masyarakat yang mengatasnamakan institusi Brimob, itu bukan dari institusi Satuan Brimob Polda Papua Batalyon D Pelopor Merauke dan hal itu sangat tidak benar karena mencoreng nama satuan.
“Itu bukan dari Brimob, bang. Kami tidak pernah meminta-minta kepada masyarakat. Nanti saya kirim hasil percakapan saya dengan Bapa Pastor supaya lebih jelas, karena dari awal saya sampaikan bahwa kalau sampai memanjang ada tuduhan yang tidak benar kepada kami, saya akan tarik. Ini kali kedua saya omong kepada wartawan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini tidak benar, jangan sampai merusak citra nama baik kami seolah-olah kami melakukan hal-hal yang tidak benar di mata masyarakat.
“Kemarin saya sudah perintahkan untuk tarik, saya sudah mau tarik tetapi masyarakat datang ke kantor sampaikan jangan ditarik karena keberadaan Brimob sangat membantu masyarakat. Ada WA saya dengan Bapa Pastor. Jadi teman mohon dibantu bahwa tidak benar itu. Itu mungkin ada permainan-permainan yang mengatasnamakan kami, padahal kehadiran kami atas permintaan masyarakat dan Bamuskamnya yang datang sendiri ke ruangan saya,” tegas Kompol Clief Gerald.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 18,2 Miliar, Sekda Keerom Jadi Tersangka
Dia menambahkan kehadiran personel Satuan Brimob Polda Papua Batalyon D Pelopor Merauke di Wanam sebanyak satu regu (12 orang). “Cuma saya garisbawahi tentang yang tadi, permintaan sumbangan. Saya tegaskan sebagai Komandan Batalyon D, yang pertama, kehadiran kami atas permintaan masyarakat di situ.
“Kedua, saya tidak pernah menganjurkan apalagi mengizinkan ada hal-hal yang mengatasnamakan anggota kami melakukan permintaan-permintaan atau terkesan memalak. Itu tidak boleh, anggota kami tidak boleh menyusahkan masyarakat.
“Ketiga, ini informasi sudah beredar dua kali dan saya tegaskan bahwa kehadiran kami untuk membantu masyarakat berdasarkan kesepakatan Bamuskam, dukungan dari tokoh agama Pastor John kemudian didukung oleh bukti tanda tangan aspirasi yang disampaikan secara tertulis kepada kami.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 18,2 Miliar, Sekda Keerom Jadi Tersangka
“Tetapi kalau memang ada informasi beredar terus-menerus kaya begini, saya akan tarik anggota saya segera. Saya tegaskan Brimob tidak pernah meminta -minta apalagi menyusahkan masyarakat,” tandas Danyon Clief Gerald dengan penuh ketegasan.
Disinggung soal oknum anggota Brimob Batalyon D Pelopor yang diduga memasok minuman keras (miras) ke Wanam dan mabuk-mabuk, Danyon D Pelopor Merauke mengaku tidak ada anggotanya yang melakukan aksi demikian.
“Tidak ada, tidak ada anggota kami yang berindikasi seperti itu. Saya minta kalau memang ada bukti silahkan diberikan kepada kami selaku pimpinan agar menindak lanjuti secara prosedur, secara aturan saya tidak akan melindungi anggota saya yang aneh-aneh, tetapi saya akan menegakkan aturan sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya seraya menambahkan kehadiran Pos Brimob Batalyon D Pelopor Merauke di Wanam sejak November 2021.
