REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar memperingati Hari Koperasi ke-71, di Baruga Angin Mamiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (10/09/2018).
Dalam peringatan hari koperasi ke-71 tersebut mengusung tema “Penguatan Kerja Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat”.
Kegiatan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, Ketua Dekopinda Sulsel, Rahman Halid, Ketua PKK Makassar, Indira Yusuf Ismail, Ketua Dekopinda Makassar, Idris Patarai dan Pj Sekda Makassar, dr Naisyah T Azikin.
Baca Juga : PLN “Sinari” 18 Keluarga Pra Sejahtera Bantuan Listrik Gratis
Di Hari Koperasi kali ini, pemerintah kota Makassar memberikan penghargaan kepada 15 pelaku usaha kecil menengah yang dinilai berprestasi dan juga paket sembako.
Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal MI, selaku pemerintah kota Makassar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelaku UKM yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat pertumbuhaan ekonomi kota Makassar.
“Karena banyak orang yang tidak menyangka bahwa apa yang telah dilakukan para pelaku UKM mampu memperkuat strukur ekonomi di Makassar,” ujar Deng Ical, sapaan akrabnya.
Baca Juga : Darwisman: Potensi Perdagangan Karbon di Sulsel Besar
Menurutnya, secara pertumbuhan ekonomi Makassar mampu terus tumbuh melebihi angka pertumbuhan Propibsi maupun Nasional, dan hal tersebut tidak terlepas dari peran UMKM dan Koperasi.
“Pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh dibawah 6,5 persen, Provinsi 7 persen dan Makassar tumbuh 8,4 persen, bahkan pada 15 tahun terahkir ini rata ratanya masih di angka 9 persen,” lanjutnya.
Selain itu, Deng Ical pun menyampaikan kesenjangan antara rasio APBD dan PDRB di kota Makassar dihadapan ratusan pelaku UMKM.
Baca Juga : Layanan IASC OJK Terima 2.852 Laporan, Kerugian Capai Rp29,7 Triliun
“APBD tahun ini setelah diusulkan di perubahan itu senilai 4,2 triliun, sementara PDRB kita tahun mencapai 145 triliun, jadi tinggal 2,7 persen yang dikelolah oleh pemerintah dibanding dengan uang yang berputar di masyarakat. Tahun sebelumnya masih mampu berada diangka 3,1 persen karena APBD itu 3,7 triliun dan PDRB 125 triliun.
Hal ini menunjukkan peran strategis pemberdayaan dan pembangunan mulai bergeser dari yang awalnya pemerintah yang memegang peranan penting lewat APBD, program program pemerintah dan pembangunannya, sekarang mulai bergeser ke masyarakat karena faktor faktor pengelolaan produksi mulai banyak dipegang oleh masyarakat.
Sehingga peran pemerintah lebih pada upaya mengefektifkan, membuat regulasi yang mendorong supaya pengelolaan faktor faktor produksi yang ada di masyarakat lebih merata dan kontinyu. Salah satu hal yang cukup kuat dan mengakar yakni pertumbuhan UMKM dan Koperasi.
Baca Juga : OJK Sulselbar Ajak Jurnalis Kenal Perkembangan Pasar Saham di Bursa Efek
“Tahun ini alhamdulillah perkoperasian di Makassar lebih tumbuh. Tahun ini pada bulan juli berdasarkan hasil survey di kota Makassar, menunjukkan entitas bisnis di Makassar di tujuh kecamatan sudah mencapai angka 9200,” jelasnya. (rls)
