0%
logo header
Kamis, 23 Mei 2024 23:38

Warga Mariso Keluhkan Soal Sistem Zonasi Sekolah saat Edward Horas Lakukan Pengawasan APBD

Rizal
Editor : Rizal
Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas saat melakukan pertemuan dengan warga Kecamatan Mariso, Kota Makassar dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel, Kamis (23/5/2024). (Foto: Istimewa)
Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas saat melakukan pertemuan dengan warga Kecamatan Mariso, Kota Makassar dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel, Kamis (23/5/2024). (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sistem zonasi sekolah menjadi hal yang banyak dikeluhkan saat Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas melakukan pertemuan dengan warga Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Kamis (23/5/2024). Pertemuan itu merupakan bagian dari agenda pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertemuan dengan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu digelar di RM Dinar, Jalan Lamaddukelleng, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Tampak hadir perwakilan lurah, para ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kecamatan Mariso.

Dalam sambutannya, Edward Horas menegaskan bahwa setiap kegiatan ataupun pembangunan yang menggunakan dana APBD harus diawasi secara rutin. Tujuannya, agar anggaran yang digunakan tepat guna dan sesuai dengan peruntukannya.

Baca Juga : Kunjungi Bawaslu Makassar, Herwyn Tegaskan Jajaran Telah Siap Sambut Pilkada 2024

“Inilah tujuan dari kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel ini. Kita ingin APBD yang digunakan bermanfaat secara maksimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, hal tersebut bakal berdampak pada taraf perekonomian masyarakat. Jika semuanya tepat sasaran, maka secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sulsel pada umumnya.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga yang hadir untuk bersama-sama mengawal pembangunan yang sedang dilaksanakan di sekitar kita. Pengawasan bersama ini tentu sangat dibutuhkan demi kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” harapnya.

Baca Juga : Penguatan Pemberitaan dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Sulsel Bangun Sinergitas dengan Media

Momentum itulah yang dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhannya terkait sistem zonasi sekolah. Sistem jalur penerimaan siswa baru itu dianggap masih sangat memberatkan bagi warga.

“Masalah yang dihadapi adalah karena minimnya jumlah unit sekolah yang ada. Sehingga jika harus menggunakan sistem zonasi maka warga harus berebut mendaftarkan anaknya agar mendapatkan kuota untuk masuk,” demikian Edward Horas.

Sekadar diketahui, dalam sistem zonasi sekolah, suatu wilayah atau daerah dibagi menjadi zona-zona berdasarkan kriteria tertentu, seperti jarak tempuh antara rumah siswa dan sekolah, kapasitas sekolah, atau batas geografis tertentu. Setiap zona akan ditetapkan untuk satu atau beberapa sekolah yang berada di dekatnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646