0%
logo header
Sabtu, 07 November 2020 21:45

Adakan Dialog Publik, DPC SAPMA PP Mubar Siap Kawal Masuknya PT. WSA

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Ketua DPC SAPMA PP Kab. Mubar, La Ode Muhamad Isdar (keempat dari kiri). Foto: istimewa
Ketua DPC SAPMA PP Kab. Mubar, La Ode Muhamad Isdar (keempat dari kiri). Foto: istimewa

REPUBLIKNEWS.CO.ID, Kendari – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Muna Barat (Mubar), melaksanakan kegiatan dialog publik dengan brand isu “SAPMA PP Muna Barat Bicara Soal PT. WSA”, Jum’at (06/11/20).

Ketua DPC SAPMA Mubar, La Ode Muhamad Isdar mengatakan, isu tentang masuknya PT. Wahana Surya Agro (WSA) sudah lama menjadi polemik dan mengalami di tengah masyarakat Muna Barat.

“SAPMA coba melakukan pengkajian terhadap persoalan tersebut, langkah awal SAPMA melaksanakan dialog seperti ini,” katanya saat ditemui pasca kegiatan dialog.

Dari hasil kegiatan dialog tersebut, lanjut mantan Ketua BEM Teknik UHO itu, DPC SAPMA Mubar akan melakukan diskusi internal untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil terkait masuknya PT. WSA di Mubar.

“Minimal tidak sudah ada gambaran tentang polemik yang berkembang di masyarakat Mubar tentang isu masuknya PT. WSA. Untuk selanjutnya kami harus diskusi internal dulu,” jelasnya.

Penolakan masyarakat Mubar, sambung Isdar, menunjukkan adanya masalah dari masuknya PT. WSA, namun pihaknya belum bisa menentukan sikap soal apakah menolak atau menerima hadirnya PT. WSA di Mubar.

“Kami tetap akan mengawal, namun untuk untuk menyimpulkan bahwa SAPMA PP menolak atau menerima itu belum bisa disimpulkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Isdar menyampaikan, dari hasil dialog yang sudah dilaksanakan, SAPMA PP Mubar akan membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemda Mubar.

“Dari hasil dialog, kami akan mengambil sebagian rekomendasi. SAPMA PP Mubar sendiri juga akan melakukan RDP di DPRD Sultra bersama pihak terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu narasumber dialog publik dari kalangan akademisi, Ir. Hasrudin S. Hut. mengatakan, wilayah Mubar yang akan dijadikan sebagai tempat berdirinya PT. WSA tidak layak karena wilayah tersebut merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Kalaupun dipaksakan, konsekuensinya adalah daerah tersebut akan terancam mengalami kekeringan,” ungkapnya.

“Sedangkan tidak ada perusahaan saja daerah itu mengalami kekeringan apalagi nanti masuk pabrik yang kita ketahui bersama, pabrik itu berdiri dalan waktu yang cukup lama,” pungkasnya. (Akbar Tanjung)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646