REPUBLIKNEWS.CO.ID, TRENGGALEK — Sekretaris Jendral Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI) Adnan Purichta Ichsan mengajak seluruh jajaran kepala daerah untuk mulai memperhatikan pembangunan dengan konsep rendah karbon.
Menurutnya, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon tidak sekedar menjadi isu kekinian yang perlu dibahas, namun lebih tepatnya telah menjadi kebutuhan mendesak bagi semua daerah.
“Kondisi global dan krisis lingkungan menjadi penyebab utama perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah,” jelasnya saat membuka Dialog Nasional Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Trenggalek, kemarin.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
Bupati Gowa ini menerangkan, ekonomi hijau menjadi amanah pembangunan nasional berkelanjutan. Sehingga momen tersebut tepat dibahas dalam HUT Ke-24 APKASI sebagai langkah awal dalam menyamakan keinginan tersebut.
“Pemerintah pusat menjadikan ekonomi hijau sebagai agenda pembangunan RPJP 2025-2045. Sehingga kita berharap teman-teman kepala daerah bisa menyatukan visi misi dalam RPJPD daerah masing-masing dalam prinsip ekonomi hijau dan rendah karbon dari semua elemen termasuk kepala daerah,” terangnya.
Sementara, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengungkapkan, krisis iklim yang terjadi saat ini memicu bencana alam di berbagai wilayah, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, menjadi alasan penting untuk menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah daerah.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
“Kadang kita berpikir di kabupaten berbeda dengan kota yang macet, polusi tinggi dan sebagainya namun jangan salah. Kabupaten Tranggalek saja indeks air polutionnya sudah di tingkat menengah. Ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama,” jelas Wakil Ketua APKASI ini.
