REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan, dengan tegas menyoroti ketidakmerataan infrastruktur dasar di kabupaten tersebut, menjadikannya sebagai pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) guna memastikan layanan tersebut merata di seluruh wilayah.
“Padahal Kutai Timur sudah berusia 24 tahun. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujar politisi PKS tersebut, menekankan urgensi peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik PLN oleh Pemkab Kutim.
Dalam konteks alokasi anggaran, Agusriansyah mengingatkan bahwa Kutim saat ini didukung oleh anggaran besar, yakni Rp 5,9 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2023.
Baca Juga : Ketua DPRD Joni Desak Pemkab Kutim Segera Atasi Permasalahan Blank Spot
Selain fokus pada infrastruktur dasar, Agusriansyah juga mendorong Pemkab Kutim untuk memberikan perhatian serupa pada sektor Pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kelautan. Ia juga mengajak untuk memaksimalkan potensi objek wisata yang memiliki daya tarik luar biasa.
“Sektor investasi juga perlu menjadi perhatian. Kutai Timur kini mengelola potensi-potensi sumber pendapatan daerah sendiri, yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Namun, Agusriansyah menegaskan bahwa Kutim tidak memerlukan izin usaha dengan skala besar, terutama investasi yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Ini juga berlaku untuk investasi asing yang terus mengalirkan modal di daerah lain di Indonesia.
Baca Juga : Joni sebut Infrastruktur Pendidikan di Kutim Wilayah Kota Sudah Terpenuhi: Tinggal di Pelosok Lagi
“Banyak sektor yang bisa dimaksimalkan tanpa memberikan dampak sosial dan lingkungan. Kita harus mampu mandiri sesuai dengan slogan yang diusung, ‘Kutim Sejahtera Untuk Semua’. Ini harus direalisasikan,” pungkasnya dengan tegas. (ADV)
