REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan aktivitas perdagangan bursa karbon Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Hal ini menandakan pelaku usaha atau pengguna jasa karbon makin meningkat.
Berdasarkan data OJK, sejak resmi diluncurkan pada 26 September 2023. Hingga 30 Januari 2026, jumlah pengguna jasa yang telah terdaftar tercatat mencapai 151 entitas. Selain itu terjadi penambahan volume transaksi karbon sebesar 117.455 ton setara karbon dioksida (tCO2e).
“Dengan tambahan tersebut, total volume transaksi yang tercatat sejak peluncuran Bursa Karbon telah mencapai 1.929.388 tCO2e,” terang Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, dalam keterangannya, kemarin.
Baca Juga : Penguatan Sektor Layanan Kesehatan Hingga Penurunan Stunting Jadi Prioritas Pemkab Gowa
Selain peningkatan volume, nilai transaksi yang terakumulasi juga terus bertambah. Hingga akhir Januari 2026, total nilai perdagangan karbon di Indonesia telah mencapai Rp91,70 miliar.
Menurut Hasan, pertumbuhan transaksi tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap upaya pengurangan emisi karbon serta dukungan terhadap agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.
“Kami akan terus mendorong pengembangan ekosistem perdagangan karbon agar semakin transparan, kredibel, dan menarik bagi berbagai sektor industri,” katanya.
Baca Juga : Disertasi Doktoral Hendriansyah Temukan Orang yang Wakaf Cenderung Lebih Bahagia
Dengan perkembangan ini, bursa karbon diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional sekaligus membuka peluang pembiayaan hijau bagi dunia usaha di Tanah Air.
Sebelumnya, OJK bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.
Baca Juga : OJK Libatkan TP PKK Perkuat Literasi Keuangan Bagi Perempuan
“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK,” tegasnya dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta.
Kolaborasi ini pun diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
ICBF kedua ini merupakan kelanjutan dari forum perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Gali Masukan Pemkot Parepare Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Menurut Friderica, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.
Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio CAR yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Gali Masukan Pemkot Parepare Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
