0%
logo header
Kamis, 20 Januari 2022 21:55

Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi Soroti Capaian Kemendes di 2021

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi (kedua dari kanan) saat menikuti rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selasa (18/01/2022)
Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi (kedua dari kanan) saat menikuti rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selasa (18/01/2022)

REPUBLIKNEWS.CO.ID,JAKARTA — Penyerapan anggaran TA 2021 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi cukup baik, dari pagu Rp 3,09 triliun terserap sebesar Rp2,95 triliun atau terserap sebesar 95,41%. Meski begitu Komisi V DPR RI menyoroti output dari penggunaan anggaran tersebut.

Komisi V DPR RI memuji Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam forum rapat kerja dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 dan pembahasan proker TA 2022. Secara umum penyerapan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dinilai cukup baik yakni 95,41% dari pagu sebesar Rp 3.09 triliun.

Namun namun meski mendapat pujian dari sisi penyerapan anggaran di tahun 2021, Komisi V DPR RI juga menyorot kementerian yang output ril dari penyerapan anggaran tersebut. Misanya untuk pembukaan lahan kawasan transmigarasi dari target seluas 245 hektar, hanya terlaksana 124 hektar saja. Pembangunan atau peningkatan atau rehap jembatan dari target 329 meter, hanya terlaksana 234 meter.

Baca Juga : Gandeng BRIN, Muhammad Fauzi Bekali Guru SMA Lutra Soal Penulisan Ilmiah

Selain itu Komisi V juga mencatat untuk bantuan sarana pertanian untuk kawasan transmigarasi dari target lima unit perkawasan, hanya terealisasi dua unit saja perkawasan. “Ini semua harus dijadikan pelajaran dan kedepan harus diperbaiki, sehingga anggaran lebih terserap dan masyarakat tidak dirugikan lagi,” kata salah satu Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi di ruang rapat Komisi V.

Anggota Fraksi Partai Golkar juga mengungkapkan masalah yang paling sering muncul dalam program pengembangan kawasan transmigrasi adalah satker, yang dirasa masih belum proaktif dalam membantu eksekusi program, karena itu menurutnya kedepan perlu lebih dan harus diberdaya gunakan.

” Jadi jangan karena penyerapan anggaranya cukup tinggi bahkan sampai 95 persen lantas kementerian desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi merasa sudah berhasil. Tunggu dulu, kita lihat dulu dilapangan bagaimana targetnya tercapai tidak. Kan banyak yang tidak bahkan ada yang hanya 50 persen seperti pembukaan lahan kawasan transmigarasi dari target seluas 245 hektar yang terlaksana kan hanya 124 hektar saja,” beber legislator senayan dari dapil Sulsel III itu.

Baca Juga : Muhammad Fauzi Minta Kereta Api Sulsel dan Pelabuhan Munte Bisa Dilalui Pemudik

Utuk tahun anggaran 2022, anggaran terbesar adalah progran pendamping desa yakni 50% lebih dari total anggaran Rp3,1 Triliun. Sementara berkaca dari tahun anggaran 2021 output sangatlah jauh yang diharapkan padahal alokasi dananya juga sangat besar.

” Tugas dan fungsi perlu ditingkatkan, perlu diperbanyak pelatihan, pembekalan. Sehingga outpunya nanti bisa sebanding dengan anggaran yang sangat besar itu,” harap pria yang akrab disapa Abang Fauzi itu.

Suami Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani itu juga menyampaikan jika ada beberapa program yang perlu ditingkatkan dari segi penganggaran, misalnya pembukaan lahan kawasan trasmigrasi, hanya mendapatkan alokasi Rp485 juta. “Sangat sulit dan tidak memadai untuk pembebasan lahan bila dananya seperti itu. Karna trasmigrasi dimulai dari kesiapan lahan,” tegas Fauzi.

Baca Juga : Bang Fauzi dan Indah Putri Kompak Dampingi Putri Sulungnya di Penamatan Sekolah

“Program rehabilitasi dan mitigasi kesiapsiagaan bencana daerah tertinggal hanya Rp500 juta. Bisa apa degan dana sebesar ini. Sementara negara kita sudah menjadi supermarket bencana. Selain itu anggaran untuk stunting didaerah tertinggal juga lebih prihatin lagi,” sambung Fauzi.

Untuk pengunaan dana desa sendiri menurut Fauzi masih sangat perlu disosialisasikan, terutama peruntukannya. “Bila peraturan yang mengaturnya sudah tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, maka bisa dilakukan atau mengusul perubahan. Kami komisi V sangat mengharapkan dari dana yang dialokasikan disetiap program sememiliki hasil yang bisa memenuhi jawaban kepada permasalah yang ada,” tutup Abang Fauzi. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646