Bantuan Sosial Masyarakat Wajib Terdaftar Dalam DTKS, Ini yang Dilakukan Dinsos Soppeng

0
Kepala Dinas Sosial Soppeng, Andi Sumangerukka.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, SOPPENG — Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, beberapa hari ini melakukan sosialisasi dalam rangka menyampaikan beberapa prosedur tentang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang dianggap miskin atau orang yang tidak mampu.

Disampaikan oleh Kadis Sosial Kabupaten Soppeng Andi Sumangerukka, bahwa amanah Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sesuai dengan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat.

“Masyarakat yang dianggap miskin atau tidak mampu akan dilakukan pendataan untuk mendapatkan ID DTKS,” ungkap Kadis Sosial, Andi Sumangerukka.

Disampaikan pula, Rabu (07/04/2021) bahwa Perbup nomor 12 tahun 2021 tentang jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Soppeng merupakan mekanisme dan prosedur tata cara kepesertaan PBI APBD BPJS atau gratis yang harus mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lanjutnya bahwa Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu sesuai Permensos nomor 146/Huk/2013, tentang 14 kategori fakir miskin/tidak mampu yang belum masuk dalam DTKS akan dilakukan pendataan untuk mendapatkan ID DTKS.

“Ketentuan untuk mendapatkan ID DTKS, pendataannya melalui musyawarah Desa/Kelurahan/Kecamatan yang selanjutnya diferivikasi dan di Validasi oleh tim Kabupaten dan dilanjutkan ke Kemensos untuk mendapatkan ID DTKS,” sebut Andi Sumangerukka. (Yusuf)

Tinggalkan Balasan