0%
logo header
Senin, 08 Juli 2024 11:53

Bawaslu Sulsel Monitoring Proses Coklit di Jeneponto, Temukan Sejumlah Catatan Khusus

Rizal
Editor : Rizal
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad memonitoring pelaksanaan coklit di sejumlah titik di Kabupaten Jeneponto, Sabtu (6/7/2024). (Foto: Istimewa)
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad memonitoring pelaksanaan coklit di sejumlah titik di Kabupaten Jeneponto, Sabtu (6/7/2024). (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO – Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad melakukan monitoring pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pemilihan serentak 2024 beberapa titik di Kecamatan Binamu, Turatea, Batang dan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sabtu (6/7/2024). Ia turun langsung bersama Bawaslu, Panwascam, PKD, PPK dan PPS setempat.

Saiful Jihad mencatat sejumlah hal pada pelaksanaan coklit, sebagai hasil pengawasan langsung dan melekat di lapangan. Pertama, masih ditemukan kegandaan identitas kependudukan pemilih, baik pemilih yang memiliki 2 NIK, berbeda NIK di KTP dan KK, atau yang memiliki 2 KK (nama dan NIK lama di KK bersama orang tua, serta NIK baru di KK baru setelah berumah tangga.

Selanjutnya, masih ditemukan pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS, baik dalam wilayah Jeneponto maupun di luar Jeneponto.

Baca Juga : 2.145 Atlet Berlaga di Pekan Olahraga NIPAH 2024, Anak-Anak Ikut Serta

“Terdapat juga pemilih yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, masih muncul di daftar pemilih yang dicoklit,” kata Saiful saat dikonfirmasi, Minggu (7/7/2024).

Selain itu, distribusi stiker untuk menandai bahwa keluarga dalam KK yang telah dicoklit masih terdapat kekurangan di beberapa titik.

Saiful menjelaskan, pemetaan TPS yang dibuat, yang lebih menekankan pada jumlah pemilih di setiap TPS antara 500-600 orang, justru berpotensi membuat pemilih sulit mengakses TPS karena jarak dari tempat tinggalnya jauh dan sulit diakses.

Baca Juga : Survei Terbaru LSI Network untuk Pilkada Bone 2024, Popularitas dan Elektabilitas Yasir Machmud Tertinggi

“Seperti di Dusun Batu Cidu Kecamatan Batang, karena jumlah pemilih hanya lebih seratus orang, digabung ke TPS Bonto Rea yang jaraknya sekitar 5 kilometer dan melewati satu dusun yang beda kecamatan,” urai Saiful Jihad.

Di Kecamatan Rumbia, hasil uji petik yang ditemui Panwascam dan PKD, ada 8 keluarga yang diminta untuk dilakukan coklit ulang, karena keluarga tersebut tidak tahu petugas yang datang melakukan coklit.

Mereka hanya diminta memperlihatkan KK dan KTP, tidak diberi informasi tujuan kehadiran Pantarlih dan tidak ditanyai hal-hal yang berkaitan dengan data di KK mereka sebagai pemilih apakah masih bersyarat atau ada yang sudah tidak bersyarat.

Baca Juga : Awasi Mutarlih, Ketua Bawaslu Sulsel Beri Penguatan Jajaran Adhock di Pinrang

Terkait sejumlah catatan pengawasan tersebut, Saiful Jihad bertemu dengan pihak KPU Jeneponto, bersama Bawaslu, Panwascam dan beberapa PPK serta PPS dan berdiskusi terkait hasil monitoring yang telah dilakukan.

Adapun sejumlah catatan pengawasan yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah diantaranya bahwa coklit adalah ruang menguji keabsahan dan validitas data DP4 dengan fakta di lapangan, sehingga koreksi dan perbaikan data dari hasil coklit menjadi muarahnya. Oleh karena itu, tidak perlu ragu untuk melakukan koreksi dan perbaikan data sebelum ditetapkan menjadi DPT, karena itu memang tujuannya.

“Jika ada pemilih yang penempatan TPS-nya jauh dari tempat tinggal, sementara ada TPS dalam satu desa atau kelurahan yang dekat dari rumahnya, tidak masalah kalau ditata ulang, dengan memperhatikan hasil pencocokan dan penelitian dan atau masukan (saran) dari pengawasan Pemilu,” kata Saiful Jihad.

Baca Juga : Dilantik Kembali Jadi Ketua PMI Sulsel, Adnan: Kolaborasi untuk Kemanusiaan

Kedua, melindungi, menjaga, mengawal hak pilih warga adalah komitmen yang mesti terimplementasi di lapangan, bukan sekadar tagline. Penetapan TPS jangan dan tidak hanya berpikir jumlah pemilih 500-600 setiap TPS, namun yang paling penting TPS itu mudah diakses dan tidak menyulitkan pemilih datang, terutama karena faktor jarak.

“Jika satu dusun yang jumlah pemilihnya hanya 100 lebih (tidak cukup 500), tetapi akan berisiko beberapa orang tidak bisa hadir jika TPS ditempatkan di luar dusun atau kampung mereka karena jauh, maka mestinya didorong untuk membuat TPS di dusun mereka sendiri meski pemilihnya tidak sampai 500 orang. Itu salah satu cara kita melindungi hak pilih,” paparnya.

Ia juga berharap antar sesama penyelengara KPU dan jajaran serta Bawaslu dan jajaran sampai di tingkat adhoc, agar saling berkoordinasi dalam upaya melindungi, menjaga dan mengawal hak pilih warga.

Baca Juga : Dilantik Kembali Jadi Ketua PMI Sulsel, Adnan: Kolaborasi untuk Kemanusiaan

Hal lain yang juga menjadi perhatian kata Saiful Jihad, meski jadwal coklit dalam PKPU adalah 7-25 Juli 2024, Saiful mengungkapkan bahwa KPU memberi target pelaksanaan coklit sampai tanggal 9 Juli.

“Saya minta ke KPU bahwa target itu tidak membatasi pelaksanaan coklit jika memang ada yang masih belum dicoklit atau ada yang mesti dicoklit ulang. Pemberian target batas waktu juga, tidak dimaksudkan untuk melakukan coklit asal-asalan sehingga mengabaikan subtansi coklit, datang ke rumah sekadar meminta data kependudukan, lalu selesai,” katanya.

“Coklit juga mestinya menjadi ruang sosialisasi mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilihan dengan menjelaskan maksud dan tujuan coklit,” demikian Saiful Jihad. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646