0%
logo header
Kamis, 30 Mei 2024 01:31

Birokrat dan Akademisi Hadiri Kuliah Umum Unsa Makassar, Bahas Kebijakan Publik Produk Hukum

Chaerani
Editor : Chaerani
Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar menggelar kuliah umum untuk civitas akademika yang melibatkan dosen dan mahasiswa, di Aula Kampus Unsa Makassar, kemarin. (Dok. Unsa Makassar)
Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar menggelar kuliah umum untuk civitas akademika yang melibatkan dosen dan mahasiswa, di Aula Kampus Unsa Makassar, kemarin. (Dok. Unsa Makassar)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar menggelar kuliah umum untuk civitas akademika yang melibatkan dosen dan mahasiswa, di Aula Kampus Unsa Makassar.

Kegiatan bertema “Kebijakan Publik Dalam Bentuk Produk Hukum Daerah dan Implementasinya” ini menghadirkan pihak birokrasi Pemkot Makassar, Dr. Hari, S.I.P, S.H., M.H, M. Si, M. I. Kom, dan pihak akademisi yang juga mantan birokrasi di Pemprov Sulsel, Dr. Ahmad Syaekhu, S. Sos. M. Pd., M. Si., selaku dosen Administrasi Publik Unsa Makassar.

Dalam sambutannya membuka kegiatan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unsa Makassar, Dr. Adi Sumandiyar, S. Sos., M. Si., berharap kegiatan ini bisa menjadi sharing informasi dan koreksi antara pihak birokrat di pemerintahan dan akademisi kampus bagaimana sebuah kebijakan untuk publik dirumuskan dengan baik.

Baca Juga : KPU Sulsel Gagas KKN Tematik bersama Unhas

“Kolaborasi ini kita harap tidak saja bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa dan dosen, tapi juga menjadi koreksi dan masukan untuk pemerintah ketika mengeluarkan satu kebijakan agar bisa merangkul dan semua pihak berpartisipasi, ” katanya, dalam kegiatan, Kamis, (30/05/2024).

Dalam paparannya, Dr. Ahmad Syaekhu, S. Sos. M.Pd., M. Si., menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika sebuah kebijakan ingin dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan publik.

Pertama sebut Ahmad, adalah menganalisa apa yang menjadi kebutuhan publik. Kebijakan yang dibuat lanjut Ahmad harus jelas tujuannya.

Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Fasilitasi Petani Milenial Barru Diskusi Penerapan Smart Farming

“Banyak kebijakan keluar dari pemerintah hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya saat musrembang, ” ungkapnya.

Selain itu perlu juga dilakukan analisa dampak yang kemungkinan terjadi saat kebijakan itu dikeluarkan pemerintah. Termasuk dampak adanya riak-riak atau penolakan dari publik atas kebijakan berupa produk hukum itu dirumuskan.

Ditambahkan Dr. Hari, S.I.P, S.H., M.H, M. Si, M. I. Kom, mengatakan dalam konteks kekinian, kebijakan publik bahkan bisa tersirat dari pernyataan dan gestur yang ditampilkan seorang pejabat pemerintah. “Misalnya dalam pernyataan mereka dan mimik wajah pejabat ketika ditanya oleh media atau tampil di publik, ” katanya.

Baca Juga : 40 Menit Terjual 1.000 Unit, Konsumen NMAX Generasi Terbaru Berburu Beli Online di Marketplace

Selain itu banyak kebijakan berupa produk hukum tidak berjalan dengan baik karena kurang sosialisasi dan dikomunikasikan ke masyarakat.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646