REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Universitas Sawerigading (Unsa) Makassar menggelar kuliah umum untuk civitas akademika yang melibatkan dosen dan mahasiswa, di Aula Kampus Unsa Makassar.
Kegiatan bertema “Kebijakan Publik Dalam Bentuk Produk Hukum Daerah dan Implementasinya” ini menghadirkan pihak birokrasi Pemkot Makassar, Dr. Hari, S.I.P, S.H., M.H, M. Si, M. I. Kom, dan pihak akademisi yang juga mantan birokrasi di Pemprov Sulsel, Dr. Ahmad Syaekhu, S. Sos. M. Pd., M. Si., selaku dosen Administrasi Publik Unsa Makassar.
Dalam sambutannya membuka kegiatan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unsa Makassar, Dr. Adi Sumandiyar, S. Sos., M. Si., berharap kegiatan ini bisa menjadi sharing informasi dan koreksi antara pihak birokrat di pemerintahan dan akademisi kampus bagaimana sebuah kebijakan untuk publik dirumuskan dengan baik.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
“Kolaborasi ini kita harap tidak saja bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa dan dosen, tapi juga menjadi koreksi dan masukan untuk pemerintah ketika mengeluarkan satu kebijakan agar bisa merangkul dan semua pihak berpartisipasi, ” katanya, dalam kegiatan, Kamis, (30/05/2024).
Dalam paparannya, Dr. Ahmad Syaekhu, S. Sos. M.Pd., M. Si., menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika sebuah kebijakan ingin dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan publik.
Pertama sebut Ahmad, adalah menganalisa apa yang menjadi kebutuhan publik. Kebijakan yang dibuat lanjut Ahmad harus jelas tujuannya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
“Banyak kebijakan keluar dari pemerintah hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya saat musrembang, ” ungkapnya.
Selain itu perlu juga dilakukan analisa dampak yang kemungkinan terjadi saat kebijakan itu dikeluarkan pemerintah. Termasuk dampak adanya riak-riak atau penolakan dari publik atas kebijakan berupa produk hukum itu dirumuskan.
Ditambahkan Dr. Hari, S.I.P, S.H., M.H, M. Si, M. I. Kom, mengatakan dalam konteks kekinian, kebijakan publik bahkan bisa tersirat dari pernyataan dan gestur yang ditampilkan seorang pejabat pemerintah. “Misalnya dalam pernyataan mereka dan mimik wajah pejabat ketika ditanya oleh media atau tampil di publik, ” katanya.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Temukan Puluhan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pinrang Terbanyak
Selain itu banyak kebijakan berupa produk hukum tidak berjalan dengan baik karena kurang sosialisasi dan dikomunikasikan ke masyarakat.
