REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat berbagai capaian perluasan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan selama pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 secara nasional.
Dimana kegiatan yang berlangsung sepanjang Oktober 2026 ini berhasil membuka sebanyak 27,23 juta rekening keuangan. Masing-masing terdiri dari pembukaan 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun fintech.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono mengungkapkan, pembukaan rekening keuangan yang dibukukan ini melalui 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Dimana, dari kegiatan tersebut berhasil menjangkau lebih dari 798 ribu peserta.
Baca Juga : Pasar Green Bean Tumbuh Berlipat, PLN UIP Sulawesi Perkuat Kompetensi Petani Kopi Batui
“Capaian tersebut mencerminkan komitmen OJK bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab,” ujarnya, saat menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Financial Expo (FinExpo) 2026, di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Ia menegaskan, perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keuangan keluarga.
“Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya,” kata Dicky.
Baca Juga : Tenri Indah Dorong Posyandu Era Baru Jadi Pusat Layanan Dasar Warga Gowa
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK terus mendorong industri untuk menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya mengarahkan berbagai program literasi dan inklusi keuangan pada tujuan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga. Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, 22 Oktober 2026.
“Pembentukan DNKK diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” harapnya.
Baca Juga : OJK Serahkan 2 Tersangka Dugaan Kasus Tindak Pidana BPR DCN ke Kejari Batu
Pelaksanaan BIK 2026 juga mengedepankan pemerataan akses keuangan dengan menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta berbagai kelompok prioritas, antara lain perempuan, pelajar dan pemuda, pelaku UMKM, pekerja sektor informal, petani dan nelayan, penyandang disabilitas, serta masyarakat perdesaan.
Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kecakapan masyarakat dalam mengelola keuangan sebagai fondasi untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
“Cerdas dalam memperoleh uang, cerdas dalam membelanjakan uang, dan cerdas dalam menyimpan uang,” ujarnya.
Baca Juga : Dorong UMKM Naik Kelas, LAZ Hadji Kalla Beri Pendamping Legalitas Produk dan Akses Pasar
Dedi juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang bijak, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, serta menghindari perilaku konsumtif dan penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan.
Di tempat yang sama, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman menyampaikan bahwa kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
“Melalui momentum FinExpo 2026 ini, kami berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga akses keuangan semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, peternak, dan berbagai sektor produktif lainnya,” katanya.
Baca Juga : Dorong UMKM Naik Kelas, LAZ Hadji Kalla Beri Pendamping Legalitas Produk dan Akses Pasar
Melalui program literasi keuangan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, sehingga mampu mengambil keputusan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkualitas, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan formal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
