0%
logo header
Rabu, 02 Maret 2022 10:09

Bupati Jeneponto Minta Wabup Selesaikan Penutupan SD Bontomanai yang Disegel Warga

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO– Hampir dua pekan, Sekolah Dasar Inpres 137 Bontomanai, Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto, Sulawesi Selatan masih disegel warga.

Menanggapi hal itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar angkat bicara.Iksan Iskandar mengatakan, mestinya pemilik lahan melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum ada penutupan.

“Kalau ada masalah kan tinggal duduk bersama ataukah misalnya harus ada ganti rugi, dan menuntut dipengadilan, sekolah jangan ditutup biar jalan terus,” ujarnya kepadaRepubliknewsCo.id, Rabu, (02/3/2022).

Baca Juga : Dorong Skala Industri, Pj Gubernur Bahtiar Galakkan Penanaman 2 Juta Pohon Nangka Madu di Sulsel

Ia pun mengaku bahwa dirinya selama ini belum mengetahui status keabsahan kepemilikan lahan tersebut.”Apakah statusnya sudah menjadi asset Pemkab Jeneponto atau belum, belum saya tau karena sampai sekarang belum ada laporan dari Dinas pendidikan,”ungkapnya.

” Kita tidak tahu karena itu bangunan lama sekitar tahun 60, 70 an barangkali. Dan kita sudah anggap itu asset,”ucapnya.

Bahkan Iksan berkilah jika hal ini baru diketahui setelah ada informasi yang beredar di media sosial.

“Lalu kemudian dengan munculnya ini di medsos, ya baru kita tahu bahwa ini lahan bersengketa,”akunya.

Meski demikian, pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan ini melalui beberapa jenjang.

“Jadi Langkahnya ini sementara berjenjang. Mulai dari lurah, camat,” sebutnya.

Baca Juga : Basir: PKB Mengulang Sejarah di Jeneponto

Apabila persoalan ini masih tetap berbelit, maka pihaknya akan mendorong salah seorang pejabat di Pemkab.

“Kalau memang tidak bisa mengatasi hari ini maka saya akan tugasi wakil bupati untuk melakukan pendekatan penyelesaian,” jelasnya.

Namun persoalan itu patut disayangkan, dimana Pemkab Jeneponto dianggap lamban menangani penyegelan lahan sekolah tersebut, dimana anak sekolah yang butuh pendidikan masih belum bisa beraktivitas seperti biasa.Sebab selama sengketa tersebut bergulir, Bupati hanya menugaskan pejabat yang berada di wilayah setempat.

” Oleh lurah dan camat, hari ini batasnya saya akan suruh wakil bupati untuk menangani,” pungkasnya.

Penulis : Andi Nurul Gaffar
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646