REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang angkat bicara terhadap sikap Danny Pomanto yang menyebut pemerintahannya lumpuh karena penahanan Kepala BPKAD Pemkot Makassar, Erwin Hayya yang dilakukan Polda Sulsel beberapa waktu lalu.
Agus kepada awak media menegaskan, tidak ada alasan bagi Danny untuk segera mencari pengganti Erwin Hayya yang saat ini mendekam dibalik jeruji besi Polda Sulsel.
Penegasan ini diungkapkan mantan Ketua DPRD Sulsel itu untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan. Termasuk mengantisipasi agar pelayanan dan roda pemerintahan lumpuh sebagaimana pernyataan Wali Kota Makassar.
Baca Juga : Danny Pomanto Buka Peluang Berpaket dengan Perempuan di Pilgub Sulsel 2024
“Yah, kalau memang tidak ingin roda pemerintahan lumpuh maka sebaiknya Pak Walikota segera mencari figur yang layak menggantikan Kepala BPKAD,” Agus kepada awak media, Kamis (08/02/2018).
Hanya saja, jika Walikota kesulitan dan tak ingin gegabah mencari sosok yang layak menggantikan Erwin Hayya, kata Agus, sebaiknya Danny berkonsultasi ke pemerintahan satu tingkat diatasnya dalam hal ini Pemprov Sulsel atau langsung ke Kemendagri.
Kasus hukum yang membelit Erwin Hayya, lanjut Agus jangan sampai menggangu jalannya roda pemerintahan di Pemkot Makassar.
Baca Juga : Pengurus Badko HMI Sulselbar Dapat Bantuan Pendidikan Wali Kota Makassar ke The University of Tokyo
Apa lagi menyebabkan gaji pegawai dan honorer tidak cair. Pengangkatan Pelaksana Tugas bisa dilakukan mengingat posisi tersebut cukup strategis.
“Harus segera ada PLT, Jika kekosongan ini terus terjadi, dikhawatirkan roda pemerintahan di Kota Makassar bisa terganggu. Apalagi jabatan kepala BPKAD merupakan salah satu jabatan strategis, dan sangat mempengaruhi roda pemerintahan” pungkas Agus.
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Unismuh, Andi Luhur Priyanto menilai pernyataan Danny yang menyabut roda pemerintahan lumpuh semakin membuktikan bahwa ada sistem yang tidak jalan di Pemkot Makassar.
Baca Juga : Logwis Makassar Jadi Destinasi Wisata Baru Bagi Masyarakat
Menurut Andi Luhur, setiap instansi memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP). Yang mana, siapapun yang tidak ada, atau sumber daya yang kosong, maka semua kebijakan bisa saja jalan, karena sistem harus tetap jalan.
“Sistem yang baik itu, akan membuat, siapapun yang ada di situ, pemerintahan akan tetap jalan. Kalau demikian, itu bertanda bahwa ada suatu sistem yang tidak jalan di Pemkot,” kata Luhur.
