Cemarkan Nama Baik Partai, Ketua Demokrat Sulsel Laporkan Wamendes ke Polisi

  • Bagikan
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah Erbe didampingi sejumlah pengurus saat melaporkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi ke Polda Sulsel, Sabtu (31/7/2021).

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah Erbe melaporkan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi ke Polda Sulsel, Sabtu (31/7/2021).

Budi Arie diduga melakukan perbuatan menyebarkan kebohongan dan fitnah untuk menimbulkan kebencian pada Partai Demokrat dan mahasiswa, serta mencemarkan nama baik partai berlambang mercy tersebut.

Didampingi pengurus dan Divisi Hukum DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah menyertakan sejumlah bukti dalam berkas laporannya. Diantaranya berupa tangkapan layar laman Facebook atas nama Budi Arie Setiadi yang memuat karikatur fitnah tersebut.

“Postingan yang diunggah pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 11.53 WIB tersebut membuat kesan seolah-olah Partai Demokrat menjadi dalang demo mahasiswa yang tidak terjadi,” kata Ulla, sapaan karibnya.

Padahal sebagai pejabat publik, katanya, Wamendes Budi Arie Setiadi seharusnya dapat mengklarifikasi kepada kader Partai Demokrat secara langsung sebelum melakukan pemuatan konten fitnah yang mencemarkan nama baik partainya tersebut.

“Sebagai Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi masih mempunyai setumpuk pekerjaan yang belum selesai. Saat ini pandemi Covid-19 menyebarluas di pedesaan dan merenggut banyak nyawa, angka putus sekolah siswa di desa-desa meningkat akibat tidak mampu mengikuti pembelajaran jarak jauh, serta ekonomi pedesaan yang ambruk sejak adanya pandemi ini,” beber Ulla.

Wamendes Budi Arie Setiadi pun diduga melanggar UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun, serta UU no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, 28 dan pasal 45 dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta.

“Polisi sendiri berjanji akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi, sejauh ini Wamendes Budi Arie Setiadi belum juga menghapus postingan fitnah tersebut dan menolak menjelaskan mengapa ia justru menyebarluaskan fitnah itu,” demikian Ulla yang juga wakil ketua DPRD Sulsel itu. (*)

  • Bagikan