REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO — Jelang Pilkada Kabupaten Jeneponto, Kepala Inspektorat diduga menyalahgunakan wewenang.
Ia diduga berpihak ke salah satu bakal calon bupati yang akan maju di Pemilihan Bupati (Pilbub) Jeneponto.
Informasi ini beredar di media sosial facebook, Kamis (16/05/2024).
Baca Juga : Dapat Tambahan Masa Jabatan, 82 Kepala Desa di Jeneponto Resmi Dikukuhkan
“SURAT TERBUKA UNTUK PJ BUPATI JENEPONTO, Kepada Bapak PJ Bupati Jeneponto Junaedi Bakri, S.Sos.,MH. Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak PJ Bupati Jeneponto bahwa Kepala Inspektorat Jeneponto telah kami menduga melakukan penyalagunaan wewenang dalam menghadapi proses Pilkada Jeneponto,” tulis akun Panglima Turatea dalam grup Facebook Jeneponto Menuju Pemimpin Baru (JNPB)
Panglima menyebutkan, hampir seluruh OPD sekretariat Pemda Jeneponto mendapat intervensi dari Maskur.
Mulai dari Kepala Sekolah, Kepala Dinas, hingga lintas sektor pemerintahan kecamatan.
Baca Juga : Dinkes Jeneponto Sosialisasi PIN Polio 2024 di Desa Langkura
Maskur mengancam, akan memproses temuan OPD tersebut jika tidak mendukung calon bupati yang ia dukung.
“Yang dimana telah banyak ASN Jeneponto terutama para Kepala Sekolah SD, SMP, Kepala Puskesmas, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas, Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dan beberapa ASN lainnya di Jeneponto diperintahkan untuk menjadi TIM SUKSES bakal calon Bupati Jeneponto tertentu, dan jika hal ini tidak diindahkan ataupun tidak diikuti instruksinya, maka Kepala Inspektorat dan beberapa jajarannya mengancam dan mengintervensi para Kepala Desa, Kepala Sekolah SD, SMP, Kepala Puskesmas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Dinas dllnya akan diproses temuannya ataupun akan dipersulit dalam berbagai pelaporan keuangan instansi tersebut,” jelas Panglima Turatea.
Kendati demikian, pemilik akun Panglima Turatea itu meminta agar Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri segera mengambil tindakan tegas.
Baca Juga : Pilkada Jeneponto 2024, Pasangan Sarif-Qalby Jadikan Bontoramba Basis Pemenangan
“Dengan adanya dugaan penyalagunaan wewenang oleh Kepala Inspektorat Jeneponto, melalui surat terbuka ini, kami meminta kepada Bapak PJ Bupati Jeneponto untuk dapat mengevaluasi kinerja Kepala Inspektorat Jeneponto dan melakukan pengawasan dengan baik agar instansi Inspektorat tetap berada pada garis netralitas,” tuturnya.
“Demikian surat terbuka ini kami sampaikan kepada PJ Bupati Jeneponto untuk dapat diperhatian dengan baik, sekian, Wassalam,” pungkasnya.
Mengenai hal tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Jeneponto Maskur saat dikonfirmasi ia membantah.
Baca Juga : Saluran Induk Irigasi Kelara Karaloe Rusak, Berdampak pada Produksi Pertanian di Jeneponto
Maskur mengatakan kami tidak pernah mengentervensi kepada siapapun, apalagi ASN,”ucapnya
“Yang mau saya pertanyakan siapa yang dipengaruhi, siapa yang mempengaruhi, saya bantah secara keseluruhan, itu bagaimana caranya, kalau mau ketemu sama saya gantle man toh, ada begini kak, ada begini, enaknya itu kalau begitu, tidak ditahu juga siapa pengirimnya (di Facebook), kan bikin bingung juga ini barang,” Jelasnya, Jumat, (17/05/2024)
Keberpihakan ASN kepada salah satu kandidat adalah hal yang wajar, lagian belum masuk tahapan kampanye pilkada,”ungkapnya.
Baca Juga : Saluran Induk Irigasi Kelara Karaloe Rusak, Berdampak pada Produksi Pertanian di Jeneponto
“Jadi intinya sampai saat ini belum ada tahapan Pilkada, siapapun yang mendatangi siapa, tidak adapi masalah sampai sekarang,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj bupati Jeneponto Junardi Bakri mengatakan, persoalan itu fakta atau bukan maka tentu akan disikapi dengan bijak.
“Saya kira sah sah saja kalau ada yang melapor, persoalan itu fakta atau bukan, kami tentunya akan menyikapi dengan bijak,” jelas Junaedi Bakri Pj Bupati Jeneponto dihubungi Via WhatSapp, Kamis malam, (16/05/2024)
Baca Juga : Saluran Induk Irigasi Kelara Karaloe Rusak, Berdampak pada Produksi Pertanian di Jeneponto
Pj Bupati Junaedi Bakri juga mengaku setiap saat berkomunikasi dengan kepala Inspektorat Jeneponto.
“Saya setiap saat berkomunikasi dengan pak inspektur,” ujarnya.
Terkait laporan tersebut perlu didukung oleh fakta, saya tetap menjaga netralitas yang pasti saya juga mau memastikan seluruh perangkat daerah bisa bekerja dengan baik,” pungkasnya. (*)
